Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (HC) Drs. Cornelis, M.H., melontarkan kritik terhadap lambatnya progres program listrik desa di Kalimantan Barat (Kalbar), Senin, (9/2).
Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ribuan warga di pelosok Kalbar dinilai masih harus bersabar lebih lama untuk menikmati akses energi.
Terungkap bahwa terdapat 664 dusun atau desa di Kalimantan Barat yang hingga saat ini belum tersentuh aliran listrik. Namun, alokasi program listrik desa yang dicanangkan pemerintah pusat dinilai jauh dari kata cukup.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Dari total kebutuhan tersebut, hanya 71 desa/dusun di Kalbar yang masuk dalam target program. Ironisnya, dari target yang sudah minim tersebut, realisasinya pun masih tersendat.
Berikut adalah rincian datanya: Total Wilayah Belum Berlistrik: 664 Desa/Dusun; Target Program Saat Ini: 71 Desa/Dusun (Hanya sekitar 11% dari total kebutuhan); Realisasi Fisik: Baru 24 desa/dusun yang dinyatakan selesai.
"Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya masyarakat kami yang masih hidup dalam kegelapan. Ini ironis! Perlu keseriusan ekstra, jangan dianggap remeh karena listrik adalah kebutuhan dasar untuk menggerakkan kehidupan desa, setiap rumah itu 1.300 VA" tegas mantan Gubernur Kalbar dua periode tersebut.
Cornelis menekankan bahwa dorongan untuk kapasitas 1.300 VA di setiap rumah bukan tanpa alasan. Ia mengaitkan ketersediaan listrik dengan komitmen transisi energi menuju gaya hidup yang lebih bersih.
"Kita dorong kapasitas 1.300 VA itu ada tujuannya. Kita punya komitmen untuk membiasakan masyarakat ramah lingkungan, misalnya melalui penggunaan kompor listrik. Ini adalah masa depan kita," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa visi "hijau" tersebut akan menjadi narasi kosong tanpa infrastruktur yang memadai.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
"Bagaimana kita mau bicara kompor listrik atau kelestarian lingkungan kalau listriknya saja tidak ada? Rakyat jangan dipaksa menunggu dalam ketidakpastian. Akses energi adalah kunci utama pendidikan dan kesejahteraan." pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Cornelis mengkritisi roadmap (peta jalan) kementerian yang memproyeksikan waktu hingga 4 tahun untuk menuntaskan seluruh wilayah yang belum berlistrik.
Ia mendesak agar Kementerian ESDM melakukan akselerasi dan mengevaluasi hambatan di lapangan, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Ia berharap rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat segera mencapai 100% demi mewujudkan keadilan dan kedaulatan energi bagi seluruh rakyat.
