Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno mengatakan sudah saatnya pemerintah mendorong ekonomi digital berbasis kerakyatan karena perkembangan yang semakin pesat.
"Globalisasi memang tidak bisa dihindari saat ini. Perkembangan teknologi digital yang sangat kencang telah membuat banyak perubahan di berbagai lini termasuk di ekonomi. Pemerintah tidak boleh ketinggalan di era ekonomi digital," ujarnya di Pontianak, Sabtu (15/9).
Baca: Genjot Ekonomi Bali, Koster Siap Terapkan Jurus Digital
Ia menjelaskan bahwa masyarakat harus melek digital. Bahkan sampai pada tingkat petani dan nelayan yang semestinya bisa memanfaatkan teknologi digital untuk peningkatan kesejahteraan.
"Artinya ekonomi digital harus sudah masuk ke kalangan bawah. Ekonomi digital harus berbasis kerakyatan untuk peningkatan kesejahteraan," kata anggota DPR Dapil Kalbar dari PDI Perjuangan itu.
Ia juga menjelaskan perlu pembinaan terhadap usaha rintisan atau startup termasuk di bisnis berbasis digital. Berkembangnya startup akan memberikan manfaat bagi pemasukan negara dan kesejahteraan rakyat.
"Tentu mekanisme pembinaan harus jelas. Contohnya tidak mungkin startup lokal yang baru tumbuh dikenakan besaran sama dalam bunga pendanaannya," papar dia.
Baca: Ganjar Dorong Pemprov Jateng Berbasis Digital
Menurutnya bisnis financial technologi (fintech) atau teknologi finansial satu di antara yang sangat menjanjikan. Hal itu seiiring makin diminati oleh investor.
"Hal tersebut tentu beralasan karena layanan fintech mampu menyasar segmen pasar yang mampu disentuh perbankan. Kami yang merupakan mitra dari Bank Indonesia dan OJK akan selalu mengawal kebijakan yang ada termasuk dalam hal fintech," jelas dia.
