Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nurul Anam, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja PT PLN (Persero) dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Rabu (8/7/2025).
Mufti Anam menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, mulai dari gangguan pembelian token listrik, kenaikan tarif, hingga proyek listrik desa yang dinilainya terus menyedot anggaran tanpa hasil signifikan.
“Banyak warga mengadu ke kami. Mereka beli token, tapi saat dimasukkan gagal, dan pulsa mereka hilang begitu saja. Ini aneh dan perlu segera diaudit,” tegas Mufti Anam di hadapan Menteri Erick.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti keluhan soal kenaikan tarif listrik yang terasa memberatkan masyarakat. Menurutnya, meski isu ini telah dibahas sebelumnya, belum ada kejelasan dari pihak PLN.
“Kami pernah bahas ini di rapat sebelumnya, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban tegas. Warga kami tetap merasa tarif listrik makin mahal,” ucapnya.
Sorotan utama Mufti tertuju pada program listrik desa yang telah menyerap dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam jumlah besar sejak tahun 2020, namun belum menunjukkan progres nyata.
“Anehnya, tiap kali diminta anggaran, katanya program sudah hampir selesai. Tapi tahun depannya, minta lagi. Ini tidak masuk akal,” sindirnya.
Ia merinci bahwa PLN telah menerima Rp5 triliun PMN di 2020, kemudian Rp10 triliun lagi pada 2023, serta tambahan Rp5,86 triliun pada 2024. Semua klaimnya untuk elektrifikasi desa, namun hingga kini hasilnya belum meyakinkan.
Lebih lanjut, Mufti mengkritisi perbedaan data elektrifikasi antara PLN dan Kementerian ESDM. PLN menyebut rasio elektrifikasi desa telah mencapai 99,92 persen*, namun versi ESDM menyatakan elektrifikasi rumah tangga nasional baru 99,63 persen. Perbedaan metode dan angka ini menurutnya hanya menambah kebingungan publik.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga, dan menyinggung bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun sempat mempertanyakan hal serupa dalam rapat sebelumnya.
Karena itu, Mufti Anam mendesak agar Kementerian BUMN segera melakukan audit menyeluruh terhadap program listrik desa serta penggunaan anggaran PMN oleh PLN.
“Kami tidak mau tahun depan PLN datang lagi dengan permintaan dana yang sama. Datanya harus jelas, laporannya transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
