Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan PT PLN (Persero) agar berhati-hati dalam menjalankan proyek investasi kelistrikan berskala besar di Ibu Kota Negara (IKN), yang diperkirakan mencapai Rp44 triliun hingga tahun 2045.
Ia menegaskan proyek ini tidak boleh membebani keuangan perusahaan dan membuat PLN kehilangan fokus utamanya dalam pemerataan listrik di seluruh pelosok desa.
"Mohon nanti juga disampaikan secara tertulis bahwa PLN terlibat dalam kelistrikan di Ibu Kota Negara (IKN), yang membutuhkan anggaran Rp3,2 triliun, lalu kemudian ada Rp26,79 triliun tahap kedua di 2025-2029, tahap ketiga 2030-2034 Rp5,66 triliun, tahap keempat 2035-2039 Rp3,47 triliun, tahap kelima 2040-2045 menghabiskan sekitar Rp5,28 triliun," kata Rieke, dikutip pada Jumat (21/11/2025).
Dalam rapat dengar pendapat bersama PLN, Kamis (20/11/2025), Rieke turut menyinggung bahwa sebagian dana proyek di IKN bersumber dari anggaran PLN. Menurutnya, pengeluaran tersebut perlu dipertanggungjawabkan agar tidak mengganggu kewajiban PLN dalam peningkatan layanan listrik bagi masyarakat di wilayah yang masih minim akses.
"Dan dari catatan yang sebelumnya, bahwa ada dana yang dari PLN sendiri, yang digunakan untuk kelistrikan di IKN," ucapnya.
Rieke juga meminta penjelasan terkait perhitungan investasi dan rencana pengembalian dana dari proyek kelistrikan IKN, terutama agar tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat di daerah-daerah yang listriknya masih belum stabil.
"Mohon nanti disampaikan, apakah uang yang waktu itu dikucurkan dari PLN untuk ke IKN itu bagaimana return-nya? Sudah kembali atau belum? Jangan sampai yang seharusnya uang untuk listrik masuk desa malah kesedot di IKN," tuturnya, sambil menyoroti kondisi kelistrikan di Kalimantan yang menurutnya masih biarpet.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa investasi kelistrikan di IKN dirancang agar memberikan manfaat bagi sistem kelistrikan Kalimantan secara luas, bukan hanya untuk kawasan inti pemerintahan.
"PLTS yang menjadi tujuan utamanya pada waktu itu adalah memasok listrik di IKN tetapi juga PLTS ini (dapat) tersambung ke jaringan transmisi di Kalimantan. Jadi begitu di beban listrik di IKN, itu ternyata lebih rendah daripada perkiraan investasi yang sudah masuk itu menjadi pasokan listrik untuk transmisi di Kalimantan dan bisa di seluruh Kalimantan," tutur Darmawan.
Ia memastikan bahwa perencanaan kelistrikan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar angka perkiraan dari masa lalu.
"Kami berbasis pada real demand, bukan hanya pada angka-angka di masa lalu," pungkasnya.
