Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti memburuknya kualitas layanan publik PLN melalui Superapps PLN Mobile, yang dalam beberapa bulan terakhir dipenuhi keluhan pengguna dan rating bintang satu.
Dalam RDP dengan Direktur Utama PLN, ia mengungkapkan bahwa aplikasi yang seharusnya menjadi kanal pelayanan modern justru menimbulkan ketidaknyamanan baru bagi pelanggan.
“Coba buka PLN Mobile hari ini. Rating-nya dibanjiri bintang satu dan keluhannya real-time, terus bertambah. Itu artinya publik merasa layanan ini belum menjawab kebutuhan mereka,” tegas Mufti dalam rapat di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (22/11/2025), dilansir Parlemntaria.
Mufti menegaskan bahwa banyaknya keluhan masyarakat bukanlah ancaman, melainkan masukan berharga yang harus dijadikan dasar perbaikan.
Ia menilai manajemen PLN kurang cepat merespons kritik publik dan tidak mendapatkan laporan akurat dari level operasional di bawahnya.
“Entrepreneur besar itu justru yang paling rajin membaca komplain konsumen. Kritik itu vitamin, bukan musuh. Publik marah karena mereka butuh layanan yang bekerja,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang dikeluhkan pengguna—mulai dari aplikasi sering error, fitur layanan tidak responsif, hingga proses pembayaran dan pengaduan yang macet—menunjukkan digitalisasi PLN belum berjalan optimal.
Padahal, PLN Mobile adalah wajah utama pelayanan BUMN listrik tersebut di era transformasi digital.
“Aplikasi itu etalase pelayanan PLN. Kalau etalasenya kusam, masyarakat pasti kecewa, tidak peduli laporan internalnya seindah apa,” ujar Mufti.
Karena itu, Mufti mendesak PLN melakukan audit menyeluruh terhadap performa aplikasi, termasuk stabilitas server, integrasi layanan, alur fitur, hingga keamanan data.
Menurutnya, pembenahan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong, karena aplikasi berpengaruh langsung pada persepsi publik terhadap kualitas pelayanan PLN.
Selain itu, Mufti meminta manajemen PLN memperkuat komunikasi dengan pelanggan.
Ia menilai selama ini kanal dialog bersifat satu arah, sehingga masyarakat merasa tidak didengarkan.
“Keluhan publik harus dibaca, ditindak, dan dijawab. Jangan diam. Kalau tidak ada respons, publik kehilangan kepercayaan,” katanya.
Mufti juga mengingatkan PLN bahwa Desember merupakan bulan dengan risiko gangguan listrik tinggi.
Karena itu, pembenahan aplikasi harus diiringi penguatan layanan lapangan agar tidak menambah beban masyarakat saat kebutuhan listrik meningkat.
“Kalau sistem digital saja tidak stabil, bagaimana kita bisa yakin pelayanan lapangan siap menghadapi puncak beban listrik akhir tahun?” tegasnya.
Ia menutup dengan meminta Dirut PLN mengambil langkah korektif yang tegas, termasuk mengevaluasi pihak-pihak yang tidak mampu memastikan performa aplikasi.
“Publik menunggu perbaikan nyata. Jangan biarkan rakyat menghadapi layanan digital yang bermasalah terus-menerus,” pungkasnya.
