Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, terutama dalam hal membuka lapangan kerja.
Hal itu disampaikan Mufti dalam rapat bersama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (8/9/2025). Ia menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kemenkop UKM yang mulai mendorong implementasi KDMP, namun mengingatkan bahwa keberhasilan program ini akan diukur dari seberapa besar dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Saya apresiasi upaya Menteri dan jajaran. Tapi KDMP tidak boleh berhenti sebagai simbol. Ia harus menjadi cermin sukses visi Presiden, yakni membuka lapangan kerja di desa,” ujar Mufti.
Menurut politisi muda PDI Perjuangan itu, janji Presiden Prabowo agar KDMP menjadi motor penggerak ekonomi desa harus segera dibuktikan. Ia mengingatkan jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek program tanpa merasakan manfaat konkret.
Lebih lanjut, Mufti menyoroti soal skema pendanaan dan tata kelola KDMP. Ia meminta agar model pembiayaan koperasi dirancang transparan dan tidak membebani desa. “Kita harus pastikan pengelolaan koperasi ini tidak justru menjadi bom waktu yang merugikan rakyat kecil,” tegasnya.
Mufti menambahkan, KDMP memiliki peluang besar menjadi pelopor ekonomi kerakyatan berbasis desa. Namun, keberhasilan itu hanya bisa dicapai jika program dijalankan dengan tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Prinsipnya jelas, KDMP harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar gagasan. Desa butuh kerja nyata, bukan janji,” pungkasnya.
