Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menduga ada beberapa orang di dalam Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tiap bulan menerima fee yang cukup besar dari salah satu robot trading.
Hal tersebut berjalan ketika kasus penipuan investasi bodong oleh robot trading serta Binomo cs. belum marak.
“Ketika saya ketemuan dengan salah satu kuasa hukum robot trading ini mereka cerita setor tiap bulan dan itu tidak kecil fee yang disetor (ke Bappebti),” ujar Mufti dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Selasa (7/6).
Baca: Aida Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
Menurut Mufti, bahkan Ketua Bappebti sebelum Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko pun turut terlibat dengan robot trading.
"Kemarin saya buka data di sini Kepala Bappebti yang lama itu ikut juga di robot trading. Yang ngasih data bukan orang biasa itu. Dia berinvestasi di robot trading yang salah satu yang saya tidak biisa sebutkan. Ternyata di Bappebti ketika dalam situasi normal mereka ternyata setor duit Pak Menteri,” ungkap Mufti tanpa merinci siapa Kepala Bappebti yang dimaksud.
Adapun Plt. Kepala Bappebti sebelum Didid, ialah Indrasari Wisnu Wardhana yang saat ini ditetapkan jadi tersangka kasus ekspor minyak sawit mentah (CPO). Indrasari saat itu juga menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag.
Selain itu, Mufti mengatakan jika orang-orang Bappebti saat ini gagap terhadap teknologi. Hal itu dimanfaatkan oleh robot trading untuk menipu masyarakat. Dia pun meminta agar lutfi merekrut orang-orang kompeten di Bappebti.
“Sama seperti Bappebti gagap seperti ini maka ada ruang bagi orang yang berniat merampok terhadap aplikasi robot trading,” ungkapnya.
Baca: Basarah: Kampanye Khilafah Bentuk Pelanggaran Hukum!
Dia berharap Mendag Muhammad Lutfi bisa menyelesaikan kasus investasi bodong dan uang masyarakat kembali.
“Kita menunggu jawaban Pak Menteri. Minimal duit mereka bisa balik. DNA Pro masih ada duitnya beberapa. Minimal dikembalikan saja. Seperti yang ada kata Bu Evita di Singapura itu ada opsi bagi mereka yang belum menikmati keberhasilan itu diprioritaskan,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengusulkan agar Bappebti dibekukan sementara. Hal itu agar Kemendag dapat melakukan audit kinerja secara menyeluruh.
"Saya mengusulkan bagaimana kita akan meminta kepada Menteri Perdagangan untuk membekukan sementara Bappebti agar dapat melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap sistemnya, regulasinya dan mungkin juga sumber daya manusianya," kata Aria Bima dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Bappebti di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (25/5).
