Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menilai diperlukan keberpihakan kebijakan dari pemerintah dan dukungan anggaran dalam menuntaskan permasalahan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tantangan pemerataan pendidikan Indonesia masih nyata dan diperlukan langkah-langkah strategis serta keberpihakan kebijakan, termasuk anggaran agar kualitas pendidikan di daerah 3T dan marjinal dapat segera ditingkatkan,” kata Esti di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5).
Baca: Ganjar Ingatkan Tak Boleh Ada Matahari Kembar
Ia menyebut melalui beragam kunjungan yang dilakukan oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan marginal itu, hingga saat ini masih ditemukan persoalan fasilitas pendidikan yang belum memadai atau tidak layak digunakan.
“Kami menemukan kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan, termasuk gedung dan fasilitas penunjangnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, daerah 3T dan marjinal yang telah dikunjungi oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal, di antaranya daerah di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Palembang, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Esti mengatakan Komisi X DPR berpandangan dukungan anggaran bernilai penting dalam memperbaiki sarana dan fasilitas pendidikan di daerah 3T.
“Saya berharap, beragam saran dan masukan yang diperoleh oleh Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal dari berbagai rapat, baik bersama pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan, dapat mendorong terwujudnya langkah-langkah nyata mengatasi masalah ketimpangan pendidikan di daerah 3T,” pungkasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui revitalisasi sekolah, khususnya dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
Wamendikdasmen menyatakan program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dimulai serentak secara nasional pada 2 Mei 2025 oleh Presiden Prabowo yang dipusatkan di Bogor, Jawa Barat.
