Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Nico Siahaan, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk bersikap tegas terhadap Starlink, perusahaan penyedia internet milik Elon Musk. Hal ini menyusul permintaan Starlink untuk menambah kapasitas jaringan di Indonesia.
“Di balik Starlink hentikan layanan internetnya kan mereka beralasan kapasitas jaringannya penuh dan perlu penambahan kapasitas jaringan. Komdigi saya kira perlu berhati-hati terkait permintaan tersebut karena selain dapat menimbulkan kecemburuan bagi industri Telco tanah air yang sudah berkontribusi banyak dalam membangun infrastruktur jaringan selama ini, permintaan tersebut juga perlu dibarengi dengan kewajiban yang selama ini mereka janjikan,” kata Nico, dikutip pada Minggu (20/7/2025).
Nico menegaskan bahwa sebelum mengabulkan permintaan tersebut, pemerintah harus terlebih dahulu mengevaluasi secara menyeluruh komitmen dan realisasi janji yang pernah disampaikan Starlink saat pertama masuk ke Indonesia.
“Yang kita tahu selama ini mereka (Starlink) berani umbar janji-janji manis ketika mau masuk ke Indonesia dulu. Penyediaan internet untuk daerah 3T, puskesmas, investasi Tesla dan lainnya. Tapi, faktanya janji-janji itu tak pernah terealisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nico juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan aspek penting kedaulatan digital dalam menghadapi ekspansi layanan internet asing seperti Starlink.
Ia mengkhawatirkan absennya infrastruktur lokal dari Starlink membuat pengawasan negara terhadap layanan ini menjadi lemah.
“Starlink kan tidak bisa dilakukan lawfull intercept karena tidak memiliki infrastruktur nasional. Jelas ini mengkhawatirkan utamanya terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia. Bagaimana Pemerintah dapat melakukan lawfull intercept terhadap Starlink, sementara mereka sendiri tidak punya infrastruktur. Pemerintah sebaiknya tidak gegabah dan melakukan berbagai aspek kajian secara komprehensif terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan keadilan dalam investasi sektor telekomunikasi, jika Starlink diizinkan beroperasi dengan kontribusi minimal.
Menurutnya, pemerintah harus menegakkan standar investasi yang setara agar industri lokal tidak dirugikan.
“Masa investasi cuma seadanya sudah bisa beroperasi, sementara industri Telco nilai investasinya triliunan, ini jelas tidak adil. Saya kira pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan persyaratan dan lebih berani menegakkan kedaulatan digital kita,” pungkasnya.
