Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyambut baik dan mendukung langkah yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, dan seluruh ketua umum partai politik, soal tunjangan dewan, Minggu (31/8).
Kata Ono, saat ini kondisi ekonomi rakyat sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, di mana kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah utama.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
Sehingga APBN dan APBD harus berfokus pada program-program kerakyatan dan tak membuat kebijakan yang justru akan mempersulit rakyat secara ekonomi.
"Efisiensi anggaran harus kembali dilakukan terhadap gaji dan tunjangan serta fasilitas yang diberikan ke pejabat negara, pejabat daerah dan organisasi perangkat daerah, termasuk terhadap belanja-belanja rutin yang tak berkaitan dengan kebutuhan rakyat," ujarnya.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa DPR bakal mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota dewan, serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Penyampaian itu dia sampaikan setelah bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum parpol di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Prabowo juga menegaskan, para ketum parpol akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
"Saya menerima laporan dari para ketum parpol bahwa mereka sudah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung Senin (1/9/2025), yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," ujarnya.
