Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengritik kebijakan terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali membuka ruang untuk penyelenggaraan rapat di hotel.
Ia menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah pusat.
“Saya ini sedang menegaskan kepada kita semua untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan. Tapi justru pemerintah pusat sendiri yang tiba-tiba, tanpa dasar dan alasan yang jelas, menganulir keputusan sebelumnya yang mendorong efisiensi,” kata Ono dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (13/6/2025).
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan terhadap pelaksanaan rapat di hotel serta menuntut pemangkasan anggaran perjalanan dinas, seminar, dan forum diskusi. Kebijakan baru ini, menurutnya, justru mengaburkan arah penghematan anggaran yang pernah ditegaskan.
Ono menyampaikan dukungannya terhadap langkah efisiensi yang telah dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ia menyebut bahwa seluruh kepala daerah di provinsi tersebut telah diarahkan untuk menggelar rapat di kantor pemerintahan.
“Di Jawa Barat sendiri sudah tidak ada lagi anggaran untuk rapat-rapat di hotel. Gubernur Jawa Barat sudah melakukan efisiensi secara serius. Jadi sangat wajar jika kepala daerah di Jawa Barat menolak arahan Mendagri tersebut,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu bahkan mengusulkan agar rapat-rapat pemerintah dilaksanakan di lokasi-lokasi yang lebih dekat dengan persoalan rakyat, guna meningkatkan empati dan kedekatan terhadap realitas sosial.
“Di tempat-tempat seperti itu justru rapat akan terasa lebih membumi, lebih efisien, dan lebih dekat dengan realitas masyarakat,” pungkasnya.
