Kriminalisasi itu bisa terjadi karena adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Selasa, 27 Oktober 2026 18:03 WIB
RUU tersebut perlu mengantisipasi aset yang dialihkan ke instrumen keuangan modern maupun kekayaan yang telah berubah bentuk.
Oleh : Syahrul Arsyad, Rabu, 14 Oktober 2026 18:01 WIB
Guna memperjelas pembagian fungsi pengawas, penegak hukum, dan pengelola aset agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 25 September 2026 18:00 WIB
Langkah tersebut penting untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum.
Oleh : Ananda Okctaviani, Kamis, 24 September 2026 18:02 WIB
Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum itu salah satunya berwujud kriminalisasi.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Senin, 21 September 2026 18:00 WIB
Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara penyidik, jaksa pengacara negara, dan pengadilan.
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 19 September 2026 20:00 WIB
“Iya itu juga itu bisa (ada kekhawatiran). Ketika para penegak hukumnya melakukan suatu penyimpangan penyimpangan.”
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 11 September 2026 18:00 WIB
“Yang perlu waspada bukan rakyat yang hartanya diperoleh secara sah, tetapi penyelenggara negara bermasalah, bandar nakal, pengusaha hitam."
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 12 September 2026 20:00 WIB
Jika UU Perampasan Aset tidak spesifik hanya menyasar tindak pidana korupsi dan para koruptor, bukan tidak mungkin menyasar kelompok kritis.
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 12 September 2026 22:00 WIB
“Jangan biarkan kemarahan rakyat terhadap korupsi justru dimanfaatkan menjadi alat bagi orang dan/atau kelompok tertentu."
Oleh : Ananda Okctaviani, Rabu, 09 September 2026 20:00 WIB
Gus Falah pun mempertanyakan rumusan batasan harta pihak ketiga yang bisa dirampas dalam RUU ini.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Senin, 07 September 2026 14:00 WIB
RUU Perampasan Aset ini adalah RUU yang menjadi inisiatif DPR RI yang masuk dalam daftar Prolegnas 2025-2026.
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 04 September 2026 22:00 WIB
“Adanya 13 tindak pidana yang dirumuskan dalam draf RUU Inisiatif DPR bukanlah hal yang kaku, bisa berubah."
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 02 September 2026 22:00 WIB
Hasto mewanti-wanti agar pengawasan ketat pada aparat penegak hukum harus dilakukan jika RUU Perampasan Aset ini disahkan.
Oleh : Heru Guntoro, Minggu, 30 Agustus 2026 15:49 WIB
Prinsip kehati-hatian ini dinilai sebagai syarat mutlak agar regulasi tersebut berkeadilan.
Oleh : Kristin Tambunan, Sabtu, 29 Agustus 2026 13:12 WIB
"Begitu undang-undang ini disahkan, kami ingin memastikan dengan bantuan narasumber bahwa yang disasar benar-benar koruptor."
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 28 Agustus 2026 00:00 WIB
Menurut Wayan, ketegasan dalam memberantas korupsi memang menjadi tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditunda.
Oleh : Ali Imron, Sabtu, 29 Agustus 2026 22:05 WIB
Perampasan aset tidak boleh sekadar memperbesar kekuasaan negara, tetapi wajib memberikan perlindungan hukum bagi hak warga negara.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 27 Agustus 2026 21:37 WIB
Penerapan Conviction Based dan Non-Conviction Based tentu harus memiliki prasyarat.
Oleh : Syahrul Arsyad, Senin, 10 Agustus 2026 20:00 WIB
Setiap tindakan perampasan aset oleh aparat penegak hukum dapat diuji secara hukum sebelum memasuki persidangan pokok.
Oleh : Ananda Okctaviani, Kamis, 06 Agustus 2026 18:00 WIB
/rendering in 0.2307 [103]
