Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang mengirim sejumlah pelajar bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan.
Ono menilai kebijakan tersebut kurang tepat dan menyarankan agar pemerintah daerah memaksimalkan sistem pendidikan yang ada terlebih dahulu.
“Ya seharusnya bupati Indramayu bisa memaksimalkan dulu proses belajar mengajar yang ada di sekolah-sekolah umum, dan kalaupun siswa itu dalam jumlah yang banyak, sesuai dengan undang-undang sistemnya kan ada pendidikan khusus, dimana ada SLB, SD, SMP, SMA yang luar biasa,” kata Ono, dikutip Selasa (20/5/2025).
Ono mengusulkan alternatif pembinaan lainnya yang lebih sesuai dengan pendekatan pendidikan karakter, seperti di lingkungan pondok pesantren yang sudah lama memiliki sistem dan kurikulum penguatan nilai-nilai kepribadian.
“Lalu kita juga banyak pondok pesantren di Indramayu, sehingga pondok pesantren juga kan salah satu kurikulum nya juga bicara terkait dengan pendidikan karakter, dan kalaupun tidak bisa maka anak itu bisa di masukkan di panti-panti rehab yang merupakan kewenangan kementerian sosial dan juga dinas sosial Jawa Barat,” paparnya.
Lebih lanjut, Ono menekankan pentingnya klasifikasi yang jelas terhadap pelajar bermasalah sebelum mengambil langkah pembinaan militer atau bahkan proses hukum. Menurutnya, proses pendidikan harus dijalankan terlebih dahulu secara menyeluruh.
“Baru setelah itu sudah dilakukan, ya baru kalau tidak bisa maka harus diklasifikasi, anak itu memang benar-benar nakal, atau memang sudah melakukan tindak kriminal, maka pada saat tindak kriminal, sudah ada korban tawuran, bawa parang, dan celurit mengakibatkan orang terbunuh atau terluka, ya di proses hukum, dan ujungnya adalah penjara anak, dan penjara anak ini tidak seperti penjara biasa, di penjara ini ada psikolog, psikiater, dokter, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Ono juga mengingatkan agar Bupati Indramayu tidak serta-merta mengikuti setiap arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, khususnya jika kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
“Sehingga menurut saya ada tahapan-tahapan siswa itu masuk ke barak militer dan itu adalah undang-undang, itu adalah peraturan daerah. Jadi tidak semestinya harusnya, makanya ya temen-temen di DPRD harus terus memantau, harus memberikan sikap bahwa bupati itu tidak harus juga mengikuti langkah-langkah gubernur Jawa Barat kalau itu salah, aturannya jelas,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang mengirim pelajar bermasalah ke pelatihan militer, dengan alasan pembentukan kedisiplinan.
“Ini program yang bagus sekali ketika dibawa ke tempat pelatihan militer di situ, ya kan disiplin kan gitu kan. Karena tentu akan ada perbedaan ya antara didisiplinkan di sekolah sama didisiplinkan di militer,” pungkasnya.
Sumber: ciremaitoday.com
