Jakarta, Gesuri.id – Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PP PA GMNI) menyampaikan 5 tuntutan kebangsaan terkait kondisi politik saat ini.
5 tuntutan kebangsaan ini menilai kondisi saat ini cenderung mencederai nilai-nilai etika demokrasi dan terkesan jauh dari visi negara Pancasila.
Baca: Ganjar Temui Rudy di Kota Solo, Ini yang Dibahas
“Ada beberapa poin yang menjadi perhatian dari kami (PA GMNI), yang pertama terkait dengan jalannya demokrasi yang sebenarnya sama-sama kita harapkan pasca reformasi tahun 1998 bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia adalah demokrasi yang benar-benar mengawal kepentingan rakyat Indonesia. Dengan situasi demokrasi yang berkembang saat ini dan setelah kami cermati bahwa demokrasi yang berjalan hari ini adalah demokrasi yang bergeser dari isi negara Pancasila,” ujar Sekjen DPP PA GMNI Abdy Yuhana.
Lanjut Abdy yang kedua terkait dengan penyelenggaraan negara, seperti pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, pengawas undang-undang.
Menurut dia, setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 cenderung terjadi penyimpangan komitmen berbangsa dan bernegara.
Baca: Ganjar Pranowo Yakin Andika-Hendi Akan Menang di Pilgub Jateng
“Sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 45, banyak yang tidak berkomitmen terhadap jalannya Negara Republik Indonesia. Kami melihat perkembangan yang terjadi pada akhirnya adalah kepentingan oligarki yang begitu kuat,” tambah Abdi.
“Kemudian yang ketiga terkait arah bangsa kedepan, bahwa siklus kepemimpinan yang terjadi yang sudah dilaksanakan tentunya kita berharap presiden terpilih (Prabowo Subianto) bisa benar-benar melaksanakan janji kemerdekaan sesuai yang ada dalam pembukaan UUD 45. Jadi kami mendorong presiden terpilih untuk melaksanakan cita-cita luhur bangsa Indonesia,” papar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ini.
