Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan dukungan penuh atas disetujuinya Pagu Indikatif Belanja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp20,12 triliun.
Meski menyepakati total pagu serta usulan tambahan anggaran senilai Rp5,23 triliun, ia memberikan catatan krusial agar perluasan pos perwakilan imigrasi di luar negeri menjadi prioritas demi melindungi warga negara Indonesia (WNI).
Alokasi pagu indikatif sebesar Rp20,12 triliun tersebut disepakati untuk membiayai dua program utama. Rinciannya, program Dukungan Manajemen sebesar Rp11,75 triliun serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp8,36 triliun.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Di tengah pembahasan anggaran tersebut, Andreas mengingatkan bahwa mobilitas manusia di era globalisasi berubah sangat cepat. Oleh karena itu, pendekatan penanganan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) harus ikut beradaptasi.
Berdasarkan pengamatannya saat berkunjung ke luar negeri, Andreas melihat bahwa staf diplomatik di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) umumnya lebih memfokuskan kinerja pada urusan diplomasi formal serta volume perdagangan. Akibatnya, porsi perhatian terhadap perlindungan warga negara secara personal sering kali kurang optimal.
"Sementara imigrasi ini lebih memberikan perhatian kepada manusia-manusia kita. Pengalaman kami, warga kita di luar negeri biasanya lebih mudah menyampaikan masalahnya kepada petugas imigrasi ketimbang para diplomat," ujar Andreas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Kemenimipas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Baca: Ganjar Dikenal Akur dan Harmonis dengan Saudara Kandung
Ia kemudian menceritakan momen emosional saat berkunjung ke Hong Kong. Ketika para pekerja migran melihat kehadiran petugas imigrasi Indonesia, mereka spontan datang menyapa dengan sangat hangat, bahkan memeluk petugas tersebut karena merasa dekat dan terlindungi.
Oleh karena itu, seiring dengan disetujuinya anggaran besar untuk tahun 2027, Andreas mendesak Kemenimipas untuk segera mengkaji kawasan-kawasan strategis yang membutuhkan kehadiran pos imigrasi baru, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kawasan dengan jumlah diaspora besar seperti Eropa (termasuk Jerman) serta wilayah Mesir dinilai perlu segera diperkuat.
"Usul kami untuk pembahasan anggaran ini, tolong perhatikan juga aspek luar negeri dari imigrasi. Kita perlu memperluas ini demi kepentingan perlindungan warga negara," pungkasnya.
