Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Paolus Hadi, bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan sosialisasi kebijakan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Aula Wisma Tabor di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dikutip Sabtu (20/12/2025).
Hadir juga General Manager PT Pupuk Indonesia Wilayah II Muhammad Ihwan dan peserta sosialisasi serta undangan lainnya.
Pada kesempatan ini, Paolus Hadi berharap melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman petani mengenai mekanisme penebusan pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
"Hari ini kita melaksanakan sosialisasi tata kelola pupuk subsidi, kerjasama antara DPR RI Komisi IV dengan PT Pupuk Indonesia," katanya.
Melalui kegiatan ini, lanjutnya banyak hal dan informasi baru yang di dapat. "Sekarang ini harga pupuk subsidi sudah turun 20 persen, hal seperti ini perlu diketahui oleh masyarakat petani,"ujarnya.
Pupuk subsidi ini tidak bisa digunakan untuk sawit, tetapi untuk 9 jenis tanaman di luar sawit.
"Untuk hari ini tanaman sawit belum mendapatkan pupuk subsidi, nah kita berjuang lah semoga sawit rakyat nanti juga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi,"tuturnya.
"Karena banyak aspirasi, mau dari Sanggau dan dari mana-mana berharap. Pesan saya tadi kalau sudah di berikan Pemerintah, tolong digunakan dengan benar, jangan pula salah yang menggunakan. Untuk pupuk subsidi sawit kedepannya akan kita bicarakan di Komisi, agar mereka juga memahami, "tambahnya.
Lantaran lanjutnya, untuk sawit ini sensitif sekali apalagi dari tata guna lahannya kemudian penggunaannya apakah betul rakyat atau orang yang memanfaatkannya.
"Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap semoga para petani ini dapat memahami dengan memperoleh pupuk subsidi. Tadi juga saya memberi nasehat, jangan kalian minta pupuk subsidi, tetapi pupuk subsidi itu kalian jual,"ujarnya.
Pada kesempatan ini, PH menegaskan pentingnya pupuk bersubsidi sebagai instrumen strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus mendorong produktivitas pertanian di daerah.
Oleh karenanya, mantan Bupati Sanggau dua periode itu menekankan agar distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
"Pupuk bersubsidi adalah hak petani yang memang berhak menerimanya. Kami dari Komisi IV DPR RI berkomitmen memastikan alokasi dan penyaluran pupuk ini berjalan lancar, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu General Manager PT Pupuk Indonesia Wilayah II Muhammad Ihwan menyampaikan terkait mekanisme terbaru dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi, termasuk penerapan kartu tani dan digitalisasi penyaluran untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
“Kami berkomitmen menjaga ketersediaan stok pupuk di tingkat distributor hingga kios resmi, serta memperkuat kerja sama pengawasan dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Oleh karenanya, ia mengimbau kepada petani agar berani melapor apabila menemukan indikasi kecurangan atau penyalahgunaan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) saat ini sudah turun 20 persen dari yang sebelumnya. "Jadi bayangkan petani sekarang dipermudah untuk mendapatkan pupuk, harganya diturunkan. Artinya ini adalah bentuk kepedulian terhadap petani Indonesia," jelasnya.
Sosialisasi tata kelola pupuk subsidi ini berlangsung interaktif, para petani aktif menyampaikan pertanyaan dan pengalaman mereka terkait proses penebusan pupuk.
Kegiatan ditutup dengan sesi dialog dan penyerahan simbolis materi informasi mengenai pupuk bersubsidi kepada perwakilan kelompok tani.
