Nabire, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar lokakarya pembahasan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai sasaran, target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dibacakan oleh Staf Ahli I Gubernur Papua Tengah, Marthen Ukago. Lokakarya tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua Tengah, narasumber, tenaga ahli, serta peserta dari berbagai perangkat daerah.
Dalam sambutan yang dibacakan Marthen Ukago, Gubernur Meki menegaskan bahwa evaluasi RPJMD memiliki peran penting untuk mengukur sejauhmana program pembangunan daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, RPJMD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen perencanaan untuk memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan, tetapi harus menjadi pedoman kerja pemerintah daerah sekaligus komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan yang disusun untuk memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan, tetapi RPJMD adalah komitmen pembangunan, arah kerja pemerintah daerah dan janji pelayanan kepada seluruh masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau terserapnya anggaran.
Setiap program dan penggunaan anggaran harus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan serta menghasilkan perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Gubernur mengakui, pembangunan di Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis yang beragam, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, ketimpangan pembangunan antarwilayah hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur Meki menyampaikan lima arahan penting kepada seluruh perangkat daerah.
Pertama, setiap perangkat daerah diminta melakukan evaluasi capaian kinerja secara objektif dan terukur. Data target dan realisasi indikator kinerja kunci harus disajikan secara lengkap, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, pemerintah daerah harus memperkuat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi.
Seluruh kegiatan perangkat daerah harus selaras dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029.
Ketiga, koordinasi dan integrasi data antarperangkat daerah perlu ditingkatkan.
Gubernur mengingatkan agar tidak terdapat perbedaan data antara dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tidak dapat dijelaskan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang konkret, terukur dan memiliki batas waktu.
Evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi harus menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan.
Kelima, seluruh kebijakan dan capaian pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP), perempuan, anak-anak serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
Dalam arahannya, gubernur juga memberikan penekanan khusus kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah agar memperkuat perannya dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah.
Bapperida diharapkan menjadi penggerak utama dalam memastikan seluruh indikator pembangunan dapat dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala.
Dengan demikian, setiap perangkat daerah memiliki gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja, kendala pelaksanaan program serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan.
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong agar seluruh perangkat daerah semakin disiplin dalam mengelola program dan anggaran, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Menutup sambutannya, Gubernur Papua Tengah mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan peserta lokakarya untuk mengikuti kegiatan tersebut secara serius serta menjadikannya sebagai momentum memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Evaluasi RPJMD 2025–2029 diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan anggaran pemerintah benar-benar mendukung terwujudnya Papua Tengah yang semakin maju, sehat, cerdas, produktif dan sejahtera.
