Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan Pertamina memastikan tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali disertai perbaikan sistem distribusi hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah tersebut diperlukan agar kelangkaan segera teratasi dan masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, antara lain Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan Bangli. Kondisi tersebut memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, bahkan dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer.
Seorang warga perempuan di Badung juga dikabarkan pingsan setelah mengantre selama berjam-jam.
Pertamina menyebut kendala bongkar muat kapal tanker menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan BBM. Perusahaan tersebut menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk Bali.
Menanggapi kondisi itu, Puan mengingatkan bahwa kedatangan tambahan pasokan tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila pengiriman ke SPBU masih terkendala. Karena itu, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” ujarnya.
Puan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan, mulai dari kedatangan kapal, proses bongkar muat, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman kepada penyalur.
Menurut dia, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan langkah percepatan agar pelayanan kembali normal.
“Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Puan juga meminta Pertamina memetakan kebutuhan berdasarkan jenis BBM dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan perlu mendapat perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu memenuhi kebutuhan hingga pasokan lanjutan tersedia.
Ia menilai proses pemulihan harus disertai indikator yang terukur, seperti jumlah SPBU yang kembali melayani, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan antarpengiriman, serta perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut dapat menjadi dasar evaluasi dan penyesuaian distribusi setiap hari.
Selain kebutuhan masyarakat umum, Puan meminta pemerintah memastikan akses BBM bagi layanan penting selama masa pemulihan, termasuk fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok, sesuai jenis BBM yang digunakan dan mekanisme yang berlaku.
Pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan Pertamina juga perlu diperjelas agar setiap kendala memiliki pihak yang menangani dan target waktu penyelesaian yang terukur.
Puan mengingatkan, kelangkaan BBM yang berlarut-larut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian Bali. Sebagai daerah tujuan pariwisata, kelancaran pasokan energi turut menopang mobilitas warga, kegiatan usaha, dan industri ekonomi kreatif.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.
Puan menambahkan, DPR melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk kecukupan cadangan operasional dan alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal.
“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkasnya.
