Ambon, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti ketimpangan kualitas pelayanan publik di Provinsi Maluku, khususnya antara Kota Ambon dan sejumlah kabupaten lainnya. Kesenjangan tersebut dinilai perlu segera diatasi melalui pembenahan dan peningkatan kualitas layanan, terutama di sektor kesehatan, serta penanganan kasus maladministrasi yang masih mendominasi laporan masyarakat.
Hal itu disampaikan Aria Bima dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon, Selasa (13/10/2026). Ia mengapresiasi capaian pelayanan publik di Kota Ambon, tetapi menilai sejumlah kabupaten, termasuk Maluku Tenggara, masih membutuhkan peningkatan kinerja dan kualitas layanan.
"Kualitas layanan publik (di Kota) Ambon termasuk yang tertinggi di Maluku. Patut kita apresiasi untuk Kota Ambon. Sementara untuk kabupaten-kabupaten di Maluku, termasuk di Maluku Tenggara perlu peningkatan yang lebih baik, terutama dinas kesehatan untuk meningkatkan layanan," ujar Aria.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu menegaskan, kesenjangan kualitas pelayanan publik antardaerah di Maluku menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Ia mendorong instansi terkait melakukan analisis dan langkah mitigasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan perbedaan kualitas pelayanan tersebut.
Menurut Aria, upaya pemerataan perlu menjadi prioritas agar masyarakat di seluruh wilayah Maluku dapat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Pembenahan juga diperlukan untuk memastikan setiap instansi mampu memberikan layanan secara optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain menyoroti ketimpangan layanan, Aria mengungkapkan bahwa Ombudsman mencatat peningkatan laporan masyarakat di Provinsi Maluku. Jumlah laporan mencapai 852, naik dari 557 laporan pada tahun sebelumnya. Laporan tersebut berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah di tingkat kabupaten/kota.
"Kebanyakan maladministrasi, itu yang paling dominan. Ada hal dominan lain terkait dengan kurang maksimalnya dalam bidang pelayanan. Bahkan, ada yang tidak memberikan pelayanan sebesar 729 laporan. Sebagian besar itu lahir dari program jemput bola pelayanan publik antara lain di Kepulauan Aru," pungkas Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
