Jayapura, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 untuk diajukan ke DPR Papua guna disahkan menjadi APBD tahun anggaran 2019. Pengesahan itu akan diformalisasikan melalui peraturan daerah provinsi.
Baca: Fraksi PDI Perjuangan Kritisi RAPBD Papua
Namun, Fraksi PDI Perjuangan memberikan persetujuan itu dengan lima catatan penting. Pertama, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar tidak lagi terjadi keterlambatan materi persidangan yang mengakibatkan keterlambatan sidang paripurna di masa mendatang seperti pada persidangan kali ini.
"Kedua, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe - Klemen Tinal untuk menghargai sidang-sidang paripurna yang bergengsi dan mahal seperti ini, dalam hadir didalam sesi yang seharusnya memerlukan kehadirannya," ” tegas Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Mathea Mamoyao dalam penyampaian pendapat akhir fraksi pada Masa Sidang X DPR Papua, Jumat (18/1) malam.
Ketiga, PDI Perjuangan mengingatkan tahun ini merupakan tahun pertama dari periode kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dalam melanjutkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. Dan Fraksi PDI Perjuangan memandang pada umumnya para pimpinan birokrasi, baik gubernur, bupati dan wali kota dalam periode keduanya, terkesan tidak serius dalam kepemimpinannya, termasuk dalam hal manajemen keuangan daerah.
"Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta hal itu dihindari dan tidak boleh terjadi melalui peningkatan kinerja dan meminta penerapan yang benar atas fungsi pengawasan dari DPR Papua," ujar Mathea.
Baca: DPC Perjuangan Mimika Salut akan Keputusan Gubernur Papua
Keempat, terkait penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020, Fraksi PDI Perjuangan bersikap untuk meminta DPR Papua menggunakan hak interpelasi (meminta keterangan) dan menyatakan pendapat dengan meminta kepada Gubernur, KONI dan Panitia PON XX 2020 untuk menggelar penjelasannya secara komprehensif di dalam rapat lain yang diselenggarakan DPR Papua.
“Terakhir, kami juga tidak menyetujui penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Papua kepada Bank Papua sebelum gubernur dan Direktur Utama Bank Papua memaparkan kondisi riil Bank Papua saat ini kepada DPR Papua. Kami juga minta gubernur menjelaskan keadaan riil perusahaan - perusahaan BUMD yang modalnya juga diberikan dari APBD Provinsi Papua,” tandasnya.
