Tidak semua ideologi digelorakan kembali melalui buku, tapi seminar, atau teks-teks tebal. Kadang-kadang, ia datang dalam bentuk lagu.
Jakarta, Gesuri.id - Itulah yang saya rasakan saat mengikuti pembekalan teknis anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Di antara pembahasan beragam isu dan diskusi yang hangat soal perubahan iklim, analisis geopolitik, tekanan fiskal daerah, hingga inovasi pangan, diputarlah lagu ”Bung Karno Bapak Marhaenisme”.
Lagu itu diciptakan dan diaransemen ulang oleh Prananda Prabowo. Seperti banyak lagu marching, musik ”Bung Karno Bapak Marhaenisme” begitu mengobarkan semangat, tebal permainan string section, lirik padat, bahasa lugas, dan langsung menuju pesan utama.
Rakyat Marhaen majulah bersatu
Membangun Dunia yang Baru
Satukanlah Gerak Langkahmu
Turut Komando yang Satu
Hiduplah Bung Karno Kita
Bapak Marhaenisme Jaya
Hiduplah Pemimpin Kita
Marhaenisme Pastilah Jaya
”Mas Prananda memperkenalkan kembali dengan aransemen yang baru. Itu membangkitkan kesadaran kita tentang watak sejati Pancasila untuk mengubah struktur yang menindas berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebangsaan, dan kerakyatan,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Mengapa Musik Senantiasa Relevan Menyebar Gagaskan
Hasto menjelaskan logika di balik lagu itu dengan gamblang. Lagu ini adalah bagian dari upaya “pelurusan sejarah dan konsolidasi ideologi” setelah bangsa Indonesia mengalami “keterputusan sejarah” pada masa Orde Baru. De-Soekarnoisasi dilakukan masif pada era tersebut. Peringatan Hari Lahir Pancasila saban 1 Juni sempat dilarang, membuat kita kehilangan orientasi terhadap cita-cita awal pembentukan republik.
Yang menarik adalah pilihan medium. PDI Perjuangan sebagai partai besar—pemenang Pemilu legislatif nasional tiga kali berturut-turut, pemilik lebih dari 3.200 kursi parlemen daerah, jelas punya banyak instrumen untuk menyebarkan gagasan: buku, seminar, sekolah partai, simposium, dan sebagainya. Tetapi untuk memulihkan istilah ”marhaen” yang selama puluhan tahun sengaja dikaburkan dan dilekatkan dengan ”komunisme”, partai berlambang banteng ini memilih medium musik.
Sebuah pilihan yang tepat. Di hampir setiap belahan dunia, musik kerap dipakai untuk membangun identitas, mengonsolidasikan barisan, hingga menyebarkan gagasan dan ideologi.
”La Marseillaise” pada 1792 menyebarkan nilai-nilai republikan revolusioner dan memobilisasi warga Prancis, lalu menjadi simbol yang membingkai identitas nasional. Lagu ini merepresentasikan semangat persatuan nasional Prancis di bawah semboyan revolusi, Liberté, Égalité, Fraternité (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan).
Di Amerika Serikat, ”We Shall Overcome” menjadi anthem akar rumput yang mempersatukan aktivis gerakan masyarakat sipil dan membingkai perjuangan kesetaraan sebagai salah satu pondasi penting sebuah bangsa.
Mengapa musik selalu relevan untuk menyebar gagasan, bahkan ideologi?
Kita bisa bisa melihat bagaimana musik berpengaruh dari sisi ikatan sosial. Menyanyi bersama-sama secara serentak menciptakan persatuan kelompok. Dalam artikel terkenal, ”Music as a Coevolved System for Social Bonding”, Patrick Savage dan tim berargumen bahwa musik kelompok yang tersinkronisasi membantu mengukuhkan ikatan sosial.
Lagu yang dinyanyikan bersama-sama (dan diulang-ulang) oleh ribuan kader bisa menciptakan pengalaman tubuh yang kolektif, menguarkan perasaan bangga karena menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan penting. Perasaan bangga, haru, dan menjadi satu ini yang mungkin tidak akan pernah bisa ditiru oleh berlembar-lembar manifesto dan teks pidato sekali pun.
Kalau tidak percaya, coba rasakan sensasi menyanyikan lagu ”Indonesia Raya” atau ”Tanah Airku” secara serempak bersama puluhan ribu penonton lain, ketika timnas Indonesia sedang bermain di Gelora Bung Karno. Dijamin merinding, terharu, dan bikin rindu untuk mengulanginya lagi!
Upaya Menyambung Sejarah
Kita tahu, masa Orde Baru membawa ”keterputusan sejarah”. Larangan memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah simbol dari upaya sistematis untuk mengasingkan bangsa dari warisannya sendiri. Dalam konteks pemutusan sejarah ini, konsep Marhaenisme, sebagai ideologi perjuangan yang dicetuskan Bung Karno, hampir hilang dari kesadaran publik, bahkan sering kali dicap sama sebagai komunisme, ”ideologi hantu” yang sampai sekarang masih ditakuti banyak orang.
Bentuk pemutusan sejarah itu juga mewujud dalam tindakan penghilangan gelar ”Bapak Marhaenisme” bagi Bung Karno. Gelar itu awalnya diberikan kepada Bung Karno pada Kongres Partai Nasional Indonesia (PNI) di Solo pada 25-29 Juni 1960. Ketika itu PNI dipimpin Ali Sastroamidjojo.
Seiring intervensi rezim, seusai Kongres di Bandung pada 1966, PNI ”dibersihkan” dari mereka yang dikenal teguh pada Marhaenisme. Ali Sastroamidjojo dan sang sekjen, Surachman, digulingkan. Salah satu penanda puncak ”de-Soekarnoisasi” kemudian tampak pada deklarasi ”Pernyataan Kebulatan Tekad PNI” pada 1967 yang menegaskan bahwa PNI tak lagi menghendaki kembalinya Bung Karno dalam kepemimpinan nasional, serta meniadakan gelar Bapak Marhaenisme yang melekat pada Soekarno.
Keputusan yang segera saja dihukum oleh rakyat yang paham bahwa Marhaenisme dan sosok Bung Karno adalah penggerak perjuangan bangsa yang baru merdeka itu. Pada Pemilu 1971, PNI hanya mendapat 8 persen suara.
Setelah itu, beragam upaya de-Soekarnoisasi terus berlangsung. Marginalisasi keluarga dan pendukung Soekarno hingga penulisan ulang narasi sejarah versi Orde Baru dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Kini, menjadi menarik ketika PDI Perjuangan terus menggelorakan pentingnya ideologi di tengah riuhnya pasar politik yang makin tak ideologis dan menjadikan politik melulu hanya bagian dari transaksi kekuasaan. Pilihan untuk terus mengobarkan sikap-sikap ideologis, yang salah satunya dikenalkan melalui pendekatan musik, adalah sikap yang akan memandu partai ini sebagai benteng republik, benteng konstitusi, benteng demokrasi, dan tumpuan rakyat.
Pada akhirnya, upaya meneguhkan sikap ideologis ini harus diikuti pula oleh tindakan yang diidamkan Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai satu kesatuan kepemimpinan strategis: bahwa rakyat kecil harus diperhatikan dan mendapat tempat terhormat dalam bangsa ini.
