Ambon, Gesuri.id - Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta pemerintah berlaku adil dalam penerapan program kartu prakerja agar masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) dan minim akses telekomunikasi juga dapat mengaksesnya.
"Saya minta skema dan sistem kartu prakerja ini diubah, karena kenyataannya lebih banyak dinikmati masyarakat di daerah perkotaan dan mudah akses komunikasinya, sedangkan di daerah 3T terdiskriminasi," ujar Mercy Barends di Ambon, Selasa (23/6).
Menurutnya masalah tersebut sudah disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto saat rapat badan anggaran (Banggar) DPR-RI bersama empat Menko untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/6).
Baca: Banteng Karanganyar Buka Posko Pengisian Kartu Pra Kerja
Mercy yang juga anggota Banggar DPR-RI mengaku banyak memperoleh laporan dari masyarakat yang tinggal di daerah 3T, tentang kesulitan mereka mendapatkan kartu prakerja pendaftarannya menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online, padahal akses komunikasi di wilayahnya masih sangat terbatas.
"Bahkan ada masyarakat yang berpikiran bahwa Pemerintah hanya memikirkan daerah kontinental, sedangkan kawasan sulit seperti pesisir pulau dan pegunungan yang terbatas jaringan komunikasinya diabaikan begitu saja," ujar Mercy.
Merujuk data pemerintah bahwa saat ini 60 persen kartu prakerja telah terserap oleh masyarakat, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI itu menegaskan, sebagian besarnya dimanfaatkan oleh warga di daerah maju dan mudah akses komunikasinya.
Karena itu dia meminta skema penerapan kartu prakerja diubah dan tidak digeneralisasi dengan sistem daring, tetapi juga dibuka untuk non daring atau offline sehingga masyarakat di seluruh wilayah NKRI bisa mengaksesnya untuk meningkatkan kemampuan mereka.
"Jadi kami mohon skemanya bisa dibagi dua menjadi online dan offline. Soal teknisnya silahkan diatur oleh bapak-bapak selaku pemangku kebijakan," tandasnya.
Terkait usulan tersebut menurut Mercy Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan perhatian khusus dan menjelaskan masalah tersebut akan dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo.
Menko Airlangga juga telah menjelaskan arahan Presiden Jokowi Untuk memprioritaskan mereka yang penghidupannya terdampak pandemi COVID-19, termasuk di daerah yang sulit akses komunikasinya.
Menko Airlangga memastikan dalam waktu dekat akan diputuskan skema baru penyaluran kartu prakerja secara berkeadilan dan merata.
Data Kemenko Perekonomian hinga saat ini pemerintah telah membuka tiga gelombang program kartu prakerja dan jumlah orang yang sudah mendaftar mencapai 11,2 juta orang.
Dari jumlah tersebut, tercatat hingga saat ini ada 680.918 orang yang sudah jadi peserta program kartu prakerja.
Baca: Emanuel Desak Pemprov NTT Perketat Protokol Kesehatan
Sesuai arahan Presiden RI untuk memprioritaskan mereka yang penghidupannya terdampak pandemi COVID-19, maka komposisi peserta adalah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 392.338 (58 persen), pencari kerja 244.531 (35 persen), pelaku UMKM sebanyak 7.396 (1 persen), dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6 persen).
Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 573.080 peserta. Mereka memilih 1.222 jenis pelatihan antara lain keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keterampilan berwirausaha, pemasaran dan konten digital, bisnis kuliner, microsoft office dan banyak lainnya.
Kemudian sebesar 477.971 peserta telah menuntaskan paling tidak satu pelatihan dan menerima sertifikat, sedangkan peserta yang telah menerima insentif sebanyak 361.209 orang dengan jumlah total insentif Rp216,72 miliar.
