Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Yevri Sitorus untuk mewujudkan konektivitas yang kuat di Kaltara, mendapat respon Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate.
Baca: Whisnu Sakti Buana Pastikan Surabaya Kota Bung Karno
Deddy mengatakan bahwa Menteri Kominfo Johnny G. Plate menelepon dirinya untuk membicarakan mengenai konektivitas di Kaltara.
Kepada Deddy, Johnny menyampaikan bahwa dia akan memprioritaskan Kaltara setelah anggaran Kominfo direstui oleh Kementrian Keuangan.
"Menurut beliau (Johnny), saat ini Kominfo dalam kondisi “negative budget” karena refocusing anggaran. Beliau sedang berjuang karena saat ini ada 12.500 desa yang berharap program konektivitas lewat program BAKTI," ujar Deddy.
Deddy pun mendoakan agar perjuangan Johnny tersebut berhasil. Politikus PDI Perjuangan itu juga akan coba membantu melobby Kementrian Keuangan.
"Upaya ini penting, setidaknya untuk menyelamatkan kebutuhan anak-anak pedalaman di Kaltara. Mereka sangat membutuhkannya terutama selama masa pandemi Covid ini dimana aktivitas belajar dilakukan berbasis online," ujar Deddy.
Sebelumnya, Deddy juga telah bertemu Dirut dan jajaran Direksi PT . Telkom untuk mempertanyakan masalah konektivitas di daerah pedalaman Kaltara, yang telah mereka bicarakan sekitar tiga bulan lalu.
Dari pertemuan tersebut, diperoleh informasi bahwa konektivitas daerah T3 (Terdepan, Terluar, Terbelakang) merupakan tanggung jawab Kementrian Kominfo.
Kominfo menugaskan BAKTI Kominfo, sebuah lembaga yg mengelola dana USO operator sellular di Indonesia. USO merupakan sejenis setoran wajib setiap operator sellular dengan besaran sekitar 1,5% dari profit mereka. Saat ini sekitar 60% dana yang dikelola oleh BAKTI berasal dari PT. Telkom.
"Masalah yang terjadi adalah kapasitas BAKTI yang rendah dalam memperbanyak titik daerah T3 yang tercover, dan kontinuitas program yang telah dieksekusi setelah kontrak habis. Saat ini, BAKTI dalam kondisi keuangan yang kurang baik sebab banyak investasi di satelit dan program belanja yang tidak efisien," ujar Deddy.
Baca: Soal RUU HIP, Aria Bima Sesalkan Fraksi Lain Lepas Tangan
Seperti diketahui, lanjut Deddy, komponen biaya satelit untuk konektivitas itu sangat besar dan hampir mencapai 70% dari biaya keseluruhan. Operator biasanya hanya menyediakan BTS dan jaringan, sementara tower, genset dan lainnya dibiayai melalui program BAKTI.
"Operasional dari setiap tower ini cukup besar dan tidak ekonomis sebab rerata hanya menghasilkan revenue 50% dari biaya yang dikeluarkan. Itulah sebabnya program-program itu tidak berkelanjutan setelah kontrak dengan BAKTI selesai dan tidak ada yang membiayai," ungkap Deddy.
Anggota Komisi VI DPR itu melanjutkan, seringkali sebagai BUMN, Telkom lah yang 'babak belur' untuk menutup selisih biaya atau meneruskan operasional tower.
Deddy pun menegaskan akan terus berjuang agar konektivitas di Kaltara dapat terealisasi. Apalagi, sudah ada informasi bahwa anggaran sudah diketok untuk 4.000 titik baru di daerah T3 tahun ini.
"Dan saya mendengar bahwa BAKTI akan bekerja sama dengan Kemendikbud untuk memenuhi kebutuhan konektivitas selama masa pandemi ini" ujarnya.
