Malang, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, memberikan respons tegas terhadap pembelaan Ketua Fraksi Gerindra, Zia Ulhaq, terkait agenda kunjungan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, ke Jakarta.
Abdul Qodir menekankan bahwa polemik ini tidak boleh hanya dipandang sebagai dinamika politik biasa, melainkan harus dijawab secara administratif berdasarkan aturan yang berlaku.
Menurut Qodir, setiap langkah pejabat daerah, terutama yang melibatkan anggaran dan wewenang, wajib memiliki landasan hukum yang kuat. Ia menilai jawaban yang bersifat politis justru akan mengaburkan substansi persoalan.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Persoalan yang menyangkut prosedur, legalitas, dan etika pemerintahan seharusnya dijawab dengan dasar administrasi yang jelas, bukan sekadar opini atau penilaian politik,” ujar Qodir, Minggu (3/5).
Ia memperingatkan bahwa jika semua pelanggaran prosedur dianggap sebagai "perbedaan tafsir," maka publik akan sulit membedakan mana kebijakan yang sah dan mana yang menyimpang.
Menanggapi klaim Zia Ulhaq bahwa kunjungan tersebut adalah upaya percepatan (akselerasi) pembangunan melalui komunikasi dengan pemerintah pusat, Qodir meminta transparansi yang lebih rinci.
Apalagi, kegiatan tersebut kabarnya melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Qodir juga mempertanyakan logika koordinasi kebijakan yang sempat disinggung mengarah ke Wakil Presiden.
“Kalau orientasinya akselerasi pembangunan, lalu logika koordinasinya diarahkan ke Wakil Presiden, ini menjadi menarik. Sejak kapan jalur kebijakan strategis seolah bisa dipercepat lewat komunikasi seperti itu? Ini perlu dijelaskan dalam kerangka sistem pemerintahan yang berlaku,” kritiknya.
PDI Perjuangan menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD, bukan serangan personal atau upaya membangun kegaduhan.
- Fokus Pengawasan: Tata kelola pemerintahan dan kepatuhan prosedur.
- Prinsip Dasar: Setiap perjalanan dinas harus berbasis dokumen dan penugasan sah.
- Tujuan: Menjaga nalar publik dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Meski berseberangan pendapat, Qodir tetap menyampaikan pesan dengan nada konstruktif kepada koleganya di Fraksi Gerindra.
“Pak Zia adalah sahabat saya. Pembelaan beliau tentu merupakan pilihan politik. Namun, yang perlu dijaga adalah agar publik tidak menangkap kesan seolah kebijakan bisa ditempuh di luar mekanisme yang berlaku. Ini penting dalam menjaga logika tata negara tetap utuh,” tutupnya.
Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal isu ini melalui mekanisme kelembagaan demi memastikan setiap proses pemerintahan di Kabupaten Malang berjalan sesuai koridor hukum
