Jakarta, Gesuri.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta perubahan bentuk badan hukum PAM JAYA.
Pramono menjelaskan, total rancangan APBD 2026 mencapai Rp95,35 triliun, meningkat 3,80 persen dibandingkan tahun 2025, sebesar Rp91,86 triliun.
Kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Baca: DPRD Jatim Soroti Alokasi Anggaran Bagi Tiap OPD
Pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah lainnya, serta pendapatan transfer.
Sementara itu, kebijakan belanja daerah difokuskan pada penyelesaian permasalahan kota dan implementasi sepuluh program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
Program tersebut mencakup pembangunan dan penyelesaian infrastruktur fundamental (DSP/DKI Strategic Projects), peningkatan peringkat Jakarta di tingkat global melalui pelaksanaan Global City Programs (GSP), serta penguatan peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala internasional.
“Kebijakan belanja daerah juga difokuskan pada alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, termasuk urusan wajib pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan subsidi pangan melalui pengembangan urban farming,” ujar Pramono dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).
Adapun kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada perluasan sumber pendanaan dan penerapan creative financing.
Langkah ini dilakukan agar pembiayaan lebih inklusif, berkelanjutan, serta membuka peluang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Baca: Teguh Prakosa Ungkap Program dan Agenda Kerjanya
Terkait Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM JAYA menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), Pramono menegaskan, langkah ini merupakan strategi untuk menerapkan skema pendanaan non-APBD. Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi, dan daya saing perusahaan.
“Dengan menjadi Perseroda, diharapkan PAM JAYA memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya, menjalin kemitraan, serta menarik investasi dari berbagai sumber. Fleksibilitas ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar sekaligus mempercepat realisasi berbagai proyek strategis perusahaan,” terangnya.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menekankan, perubahan bentuk badan hukum PAM JAYA juga dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak warga Jakarta atas air minum yang bersih dan aman, serta mempercepat layanan air minum perpipaan di seluruh wilayah Jakarta hingga 2029.
