Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI harus independen terkait dengan ramainya isu pembentukan pasukan siber (cyber army) oleh organisasi keagamaan itu.
"Bagi saya, yang namanya MUI itu majelis ulama Indonesia, dia tidak boleh menjadi bumper seseorang, namun harus independen," kata Prasetyo di Jakarta, Rabu (24/11).
Baca: Cyber Army MUI, Ima: Jangan Ikut Politik Praktis Anies
Prasetyo menyebut bahwa MUI harus menetapkan independensinya dan tidak boleh membela satu pihak saja karena organisasi keagamaan ini mampu membuat fatwa yang bisa diikuti oleh masyarakat luas.
"Jadi, tidak boleh istilahnya bela sana, bela sini, tidak boleh, karena dia bisa membuat fatwa, jadi harus hati-hati," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menuturkan pihaknya mempersiapkan pasukan siber untuk melawan pendengung (buzzer) yang menyudutkan ulama dan Gubernur Anies Baswedan.
Alasannya Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di internet.
Baca: Pemkot Batu Mulai Perbaiki Rumah Warga Terdampak Banjir
Tim pasukan siber ini bertugas untuk melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, caranya dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial.
Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan pendengung penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan yang tak lepas dari hibah Pemprov DKI senilai Rp10,6 miliar.
