Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menegaskan bahwa pendekatan konvensional sudah tidak cukup menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
“Selama ini penanganan banjir cenderung fokus pada pembangunan saluran. Padahal debit air saat hujan ekstrem tidak akan tertampung hanya dengan drainase,” jelas Eri, Kamis (26/3).
Ia mengatakan solusi berbasis alam yang dimaksud meliputi pembangunan sumur resapan, kolam retensi, biopori, hingga optimalisasi waduk atau bozem.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Konsep ini mengedepankan prinsip “memanen air” bukan langsung mengalirkannya ke saluran.
Dengan cara tersebut, sebagian air hujan dapat diserap ke tanah atau ditampung sementara, sehingga beban sistem drainase berkurang. Selain itu, langkah ini juga dinilai mampu meningkatkan cadangan air tanah di Surabaya.
Namun, penerapan solusi tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan.
Eri menekankan pentingnya kajian geologis, mengingat kondisi tanah di Surabaya yang beragam.
“Tidak semua wilayah cocok untuk sumur resapan. Kalau dipaksakan di tanah yang sudah jenuh, hasilnya tidak akan optimal,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan klasik yang belum tertangani optimal, yakni sedimentasi saluran.
Di sejumlah kawasan seperti Simo dan Menur Pumpungan, kapasitas saluran bahkan disebut tinggal 50 persen akibat endapan lumpur yang mengeras.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai bahwa kondisi ini menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur baru tidak akan efektif tanpa diimbangi normalisasi saluran lama.
“Banyak saluran di perkampungan sudah puluhan tahun tidak dibersihkan. Mau bangun baru sebanyak apa pun, kalau yang lama tidak dinormalisasi, banjir tetap terjadi,” katanya.
Untuk itu, DPRD mengusulkan agar dana kelurahan (dakel) tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga dikunci untuk pemeliharaan rutin.
Dana tersebut bisa digunakan untuk pengadaan alat sedot lumpur, pompa portabel, hingga operasional pembersihan saluran di tingkat RW dan RT.
Dari sisi anggaran, alokasi penanganan banjir pada 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran Rp1 triliun, sama seperti tahun sebelumnya. Namun, DPRD mendorong agar 10–20 persen anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk solusi berbasis alam dan pemeliharaan.
Dalam Raperda Pengendalian Banjir yang tengah dibahas, keberhasilan program akan diukur melalui tiga indikator utama, yakni durasi genangan, luas wilayah terdampak, dan tinggi genangan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Targetnya realistis, bukan menghilangkan genangan sepenuhnya, tapi meminimalkan dampaknya agar aktivitas masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.
Selain itu, tinggi sedimen di saluran dan sungai juga akan menjadi indikator evaluasi. Jika melebihi ambang batas, maka pengerukan wajib segera dilakukan oleh dinas terkait maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
DPRD menilai, kombinasi antara normalisasi rutin dan penerapan solusi berbasis alam menjadi kunci untuk menekan risiko banjir di tengah tantangan perubahan iklim dan kepadatan permukiman di Surabaya
