Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan penambahan pekerja konstruksi bersertifikat di Indonesia.
"Tapi Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono), sertifikat jumlahnya segini sedikit, saya minta tahun depan 10 kali lipat dari yang diberikan sekarang, karena dalam persaingan global, sertifikat seperti ini sangat dibutuhkan sekali untuk operator alat berat, pasang batu, pasang baja ringan, bangun irigasi semua di sini," kata Presiden di JIExpo Jakarta, Rabu (31/10).
Baca: Rendy: Pembangunan Infrastruktur Gerakkan Roda Perekonomian
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam penyerahan sertifikat kompetensi kepada perwakilan 10 ribu tenaga kerja konstruksi se-Indonesia. Ke-10 ribu tenaga kerja konstruksi yang hadir merupakan tenaga kerja yang telah disertifikasi dan akan disertifikasi dalam rangkaian kegiatan konstruksi Indonesia, Indonesia Infrastructure Forum dan Intertraffic Indonesia 2018.
"Spesilisasi seperti ini sangat penting untuk kita tunjukkan bahwa kita terampil, 'skill' kita tidak kalah dengan negara-negara lain kita berkompetisi bersaing dengan SDM negara lain," tambah Presiden.
Dalam empat tahun terakhir, menurut Presiden, pemerintah fokus untuk membangun infraskturktur baik jalan tol, jalan raya, kereta api, bandara, bendungan, waduk, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pos batas negara dan pembangunan infrastruktur lainnya.
"Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas, membuka keterisolasian, memudahkan dan memurahkan transportasi serta biaya logistik. Hal ini bukan saja dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi tapi juga mempersatukan Indonesia karena orang bisa bekerja dari Aceh langsung ke Papua," ungkap Presiden.
Artinya, menurut Presiden, pembangunan infrasktruktur bisa mempersatukan Indonesia dan juga menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca: Presiden Jelaskan Pentingnya Bangun Infrastruktur di Timur
"Jadi jangan hanya dilihat sebagai urusan ekonomi tapi juga urusan mempersatukan bangsa ini dan kehadian sosial bagi seluruh Indonesia. Jika tanpa industri konstruksi tanpa insinyur sipil, arsitek seperti bapak ibu sekalian saya pastikan program pemerintah membangun infrastruktur tidak berjalan," tambah Presiden.
Presiden pun memuji para pekerja konstruksi terutama para pelaku di lapangan termasuk yang bekerja di daerah terisolasi.
"Kerja lapangan sangat berat, saya pun kalau bisa memilih ingin duduk di kantor, di ruangan AC, tapi kenapa saya ingin ngecek terus ke lapangan? Karena saya ingin pastikan pekerjaan-pekerjaan yang saya berikan ke kementerian selesai dengan kualitas yang baik," jelas Presiden.
Presiden pun sempat berbicara langsung dengan tenaga ahli perencana jalan bernama Bilian di kabupaten Paniai yang saat ini sedang merancang jalan sepanjang 160 kilometer serta Ade, perempuan yang menjadi operator eskavator dan buldozer di PT Trakindo yang ditempatkan di Palembang.
Penyerahan sertifikat kompetensi kepada perwakilan dari 12 ribu tenaga kerja konstruksi se-Indonesia yang diwakili oleh 10 ribu tenaga kerja. Indonesia masih membutuhkan 394 ribu tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang memiliki kompetensi yang lebih baik.
Para tenaga kerja tersebut terdiri dari 1.500 tenaga ahli, 1.600 teknisi/analis dan 6.900 operator, dan dari jumlah tersebut ada 5.513 orang telah disertifikasi dan 2.454 orang akan mengikuti uji sertifikasi.
Di samping itu terdapat 400 orang dari Kementerian PUPR yang telah disertifikasi sebagai ahli muda K3 bidang bendungan, hidrolik dan jembatan.
Dari tenaga terampil yang disertifikasi hari ini terdapat 1.300 siswa dari pendidikan vokasi yaitu siswa SMK dan politeknik hasil kerja sama Kementerian PUPR dan Kementerian Kukum dan HAM.
Baca: Eva dan Masinton Ungkap Kegunaan Pembangunan Infrastruktur
Menurut data Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dari total 8,14 juta tenaga kerja konstruksi, baru 10 persen yang bersertifikat dengan latar belakang tingka pendidikan di bawah pendidikan SMA sebanyak 5,98 juta dan di atas pendidikan SMA sebanyak 2,15 juta.
Sertifikat yang telah dikeluarkan terdiri atas 525.857 untuk tenaga terampil (analisis/teknisi dan operator) dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322 sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang sudah tersertifikasi sebanyak 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang.
Komitmen pemerintah dalam anggaran infrastruktur RAPBN 2019 sebesar Rp420,5 triliun yang merupakan 17,2 persen dari total APBN tahun 2019 sebesar Rp2,439,7 triliun.
