Ikuti Kami

Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pengembalian Mandat

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak ada istilah mengembalikan mandat ke Presiden.

Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pengembalian Mandat
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meminta agar para pengusaha muda menjadi pembelajar dan inovatif, haus teknologi, serta berdaya saing global supaya menjadi tempat lahirnya

Jakarta, Gesuri.id - Presiden RI, Joko Widodo angkat bicara terkait pengembalian mandat yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. 

Presiden Jokowi menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tidak ada istilah mengembalikan mandat kepada presiden.

Baca: PDI Perjuangan Tegaskan Tidak Lemahkan KPK

"Nggak ada, nggak ada. Yang ada Itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia, ada. Terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada," ungkap Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (16/9).

Presiden Jokowi mengatakan, sejak awal, dia tidak pernah meragukan kinerja pimpinan KPK periode 2015-2019 yang dia nilai sudah sangat baik. Namun dia berharap pimpinan KPK bisa lebih bijak dalam bernegara, mengingat lembaga antirasuah itu merupakan institusi negara.

"Jadi perlu saya sampaikan kalau KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi, bijaklah dalam kita bernegara," ujar Presiden.

Mengenai usulan revisi UU KPK, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR. 

"Marilah kita awasi bersama-sama, semuanya awasi. Dan KPK tetap dalam posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Ini tugas kita bersama," kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, tiga pimpinan KPK yaitu Ketua KPK Agus Rahardjo beserta dua wakilnya Laode Muhammad Syarief dan Saut Situmorang menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Jokowi.

Baca: Arteria Pertanyakan Rotasi Pegawai Oleh KPK

"Oleh karena itu, setelah kami mempertimbangkan situasi yang semakin genting, maka kami pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden," kata Agus Rahardjo dalam konferensi pers, Jumat (13/8/2019).

Agus merasa saat ini KPK diserang dari berbagai sisi, khususnya menyangkut revisi UU KPK. Ia menilai KPK tidak diajak berdiskusi oleh pemerintah dan DPR dalam revisi tersebut.

Quote