Ikuti Kami

PSBB Ketat DKI Jakarta Sepekan Terakhir Lemah Pengawasan

Pngawasan sekaligus penindakan yang senyatanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta, jauh dari harapan.

PSBB Ketat DKI Jakarta Sepekan Terakhir Lemah Pengawasan
Anggota Komisi B DPRD DKI, Steven Setiabudi Musa.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD DKI, Steven Setiabudi Musa menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan selama sepekan terakhir tidak efektif.

Pasalnya, lanjutnya, pengawasan sekaligus penindakan yang senyatanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta dinilai jauh dari harapan.

Untuk itu, Ia menyesalkan lemahnya penegakan aturan, khususnya pelanggaran protokol kesehatan di DKI Jakarta selama PSBB ketat.

Baca: Macet di Jakarta Berkurang? Yuke: Jangan Bangga Dulu! 

"Sangat jelas kalau kita lihat di jalan-jalan aktivitas warga Jakarta seperti biasa. Mobilitas warga juga sangat tinggi. Sudah jelas PSBB ketat tidak dihiraukan oleh masyarakat karena lemahnya pengawasan," ujar anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Senin (18/1).

Politisi yang terpilih dari dapil Jakut itu menambahkan, pengawasan yang dilakukan pemda, cenderung hanya beberapa saat saja.

Itu pun, kata dia hanya pada tempat-tempat tertentu, seperti kawasan Tanah Abang dan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Padahal di tempat-tempat lain, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," beber mantan wartawan senior itu. 

Namun sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta katanya justru membanggakan rendahnya jumlah pelanggaran saat ini.

Alasannya karena kesadaran masyarakat dalam menerapkan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dinilai meningkat.

Padahal lanjutnya, jumlah kasus covid-19 di Ibukota semakin melonjak hingga di atas angka 2.000 kasus per hari.

"Bagaimana perbaikan, kenyataannya yang terpapar positif semakin meningkat. Selalu di atas 2000-an bahkan beberapa kali meyentuh angka 3000-an kasus positif," ungkapnya.

Baca: Sekjen Hasto & Menteri Trenggono Ajak Insinyur Capai RI Maju

Merujuk hal tersebut, dirinya juga menyesalkan adanya sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kerap menilai hari libur nasional sebagai salah satu pemicu peningkatan kasus covid-19.

"Hari libur selalu menjadi kambing hitamnya Pemprov DKI. Padahal kalau mau jujur, pengawasan di lapangan yang tidak maksimal. Liburan itu sudah lewat lama, jangan dijadikan alibi oleh Pemprov," ungkap Steven.

"Kalau liburan selalu menjadi patokan, itu bentuk dari malasnya Pemprov DKI memutus rantai Covid 19," sesalnya.

Quote