Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut wacana kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) akan efektif apabila dibarengi dengan pengawasan yang sangat ketat.
Baca: Adian Ajak Beli Produk UMKM Demi Selamatkan Bangsa Indonesia
Untuk itu, kata Gembong, Pemprov DKI Jakarta dapat menggerakkan perangkat yang ada di tingkat kekurahan seperti Satpol PP, Binmas Pol dan Babinsa, serta semua elemen masyarakat, baik hansip dan para tokoh masyarakat di tingkat RW.
"Ketokohan RW akan sangat menentukan ketaatan terhadap protokol kesehatan, serta membangun semangat gotong royong, melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungannya. Dan pada akhirnya akan terbangun kesadaran kolektif, dan beradaptasi dengan pola hidup baru," jelas Gembong.
Pengawasan yang ketat dan pelibatan masyarakat tingkat lokal menjadi poin yang perlu dilakukan agar pelaksanaan rencana kebijakan PSBL dapat berjalan efektif.
"Kebijakan PSBL tidak efektif kalau tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan pelibatan masyarakat tingkat lokal. Saya yakin peran para ketua RW, RT sangat signifikan untuk menggerakkan peran masyarakat," imbuhnya.
Menurut Gembong lagi membangun kesadaran kolektif masyarakat menjadi hal yang sangat penting.
Baca: Program Pemulihan Ekonomi Harus Tepat & Dieksekusi Cepat
“Maka ketika pemprov menerapkan new normal harus melakukan pengawasan yang ketat,” bebernya.
Gembong menuturkan, alangkah baiknya untuk penerapan new normal hanya daerah yang berdasarkan evaluasi sudah aman. Jika belum lebih baik belum terlebih dahulu penerapan new normal tersebut.
“Untuk daerah yang berdasarkan evaluasi sudah aman ya bisa diterapkan new normal. Walaupun dengan berbagai pengetatan,” pungkasnya.
