Surakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong daerah pemilihannya di Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 menyusul melonjaknya kasus positif di sejumlah daerah.
"Saat ini terjadi kenaikan kasus di Jawa Tengah pascalibur Lebaran, di antaranya Kudus dan sekitarnya terjadi lonjakan jumlah pasien COVID-19. Bahkan hampir sulit dikendalikan. Komitmen saya yang punya dapil di satu kota dan tiga kabupaten ini ikut melakukan percepatan," katanya di sela tinjauan kegiatan vaksin di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta, Sabtu (12/6).
Baca: Puan Tinjau Vaksinasi COVID-19 Massal di Denpasar
Selain di dapilnya, secara umum ia juga mendorong percepatan vaksin di seluruh daerah di Jawa Tengah, namun ia terkendala untuk mendatangi setiap kabupaten dan kota mengingat situasi penyebaran COVID-19 saat ini yang belum terkendali.
"Tadinya juga saya mau 'muter' (mengelilingi) di Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali tetapi karena situasi tidak kondusif akhirnya hanya di Solo, namun di daerah-daerah tersebut juga tetap dilakukan vaksinasi. Tujuannya adalah agar kasus di Jawa Tengah bisa segera dikendalikan," katanya.
Ia juga meminta setiap kepala daerah untuk bisa secara terbuka menyampaikan laporan terkait kondisi wilayah dengan jujur.
"Kalau ada kendala disampaikan, 'tracing', 'testing' dilakukan. Jangan menyembunyikan kondisi wilayah. Kita punya masalah besar tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri. Pemerintah pusat bisa menyelesaikan tetapi jika pemda juga mau koordinasi," katanya.
Sementara itu, ia juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan meski sudah divaksin.
Baca: Pelaksanaan Vaksinasi, Puan Tekankan Pentingnya Puskesmas
"Divaksin mampu menambah kekebalan tubuh kita tetapi bukan berarti tidak terpapar. Makanya protokol kesehatan penting," katanya.
Untuk kondisi di Solo, dikatakannya, sejauh ini sudah cukup kondusif.
"Saya tanya Mas Wali (Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka) di Solo bagaimana, ternyata sudah melarang jamuan atau kumpul-kumpul. Itu betul," katanya.
