Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta employer branding yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk aparatur sipil negara (ASN) tersebut menjadi era baru bagi pelayanan publik.
“ASN adalah wajah pemerintah di pelayanan masyarakat. Jadilah wajah yang solutif, ramah, dan memberi kemudahan dalam pelayanan,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang dikirimkan Sekretariat PIS.
Mantan Menko PMK tersebut memahami, tidak mudah untuk membangun ASN dan pegawai pemerintah yang memiliki jiwa melayani. Dalam praktiknya nilai-nilai ini membutuhkan waktu, secara perlahan tapi terus diupayakan.
Perubahan juga, lanjut dia, bisa dimulai dari hal sederhana, contohnya sambutan yang ramah dan layanan yang memudahkan.
Baca: Ganjar Ingatkan ASN Jangan Permainkan Proyek Pemerintah
“Jangan mempersulit yang bisa dipermudah, termasuk soal layanan birokrasi,” ucap Puan.
Dia pun mendukung ajakan Presiden Jokowi kepada para ASN terus berupaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi. Puan berpendapat, pelayanan yang baik harus dimulai dari pemahaman dan kemampuan yang baik pula dari yang memberikan layanan.
“Pelayanan harus pula kreatif dan mengedepankan antisipasi, pencegahan. Itu semua hanya bisa dilakukan saat ASN berinteraksi langsung dengan masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan berupaya menjadi bagian dari solusi,” Puan menerangkan.
Tak hanya itu, Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menekankan pentingnya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik. Pancasila merupakan jati diri bangsa, sehingga ASN seyogyanya menjadi agen-agen Pancasila yang memberi contoh nyata kepada masyarakat.
“Kita hanya dapat menjadi bangsa yang besar jika kita berpegang teguh pada falsafah bangsa kita sendiri, yakni Pancasila,” tutur Puan.
Penguatan nilai Pancasila bagi ASN pun semakin penting karena pengikisan ideologi bangsa ini mulai terjadi, termasuk di kalangan pegawai negara. Sebuah riset oleh Alvara Research Center tahun 2017 menemukan sejumlah fakta mengejutkan.
Dalam survei tersebut terungkap bahwa 19,4% ASN tidak setuju Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi Indonesia. Hal ini sangat mengkhawatirkan.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, jumlah PNS tahun 2017 sekitar lebih kurang 4,28 juta. Artinya ada lebih dari 814.000 ASN telah terpapar ideologi lain.
Oleh karena itu, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, pernah menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Terutama di tengah masih maraknya tantangan kebangsaan termasuk tantangan terhadap ideologi Pancasila.
Di hadapan 900-an ASN Kementerian Sosial, Megawati memaparkan pentingnya ASN menjaga Pancasila. Menurut dia, Pancasila merupakan ideologi bangsa yang berakar pada nilai budaya asli Indonesia.
“Karena itu, Bung Karno mengatakan, beliau adalah penggali Pancasila, bukan penemu. Karena nilai Pancasila sudah berakar kuat di bumi Tanah Air. Sekarang ini berkembang ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila,” tutur Presiden Kelima RI ini.
“Ketika sebuah bangsa kehilangan karakter, kehilangan nilai, maka hilang sudah segala-galanya. Itulah mengapa kita harus membangun karakter bangsa dan menjaganya dengan benar-benar menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila,” lanjut dia.
Baca: Ganjar Pranowo Minta ASN Borong Cabai dari Petani
Hal senada diungkapkan Wakil BPIP Hariyono. Menurutnya, Pancasila merupakan rujukan lengkap sebagai basis perubahan maupun sebagai visi yang profetik. Sebagai basis perubahan, Pancasila pun digelorakan sebagai orientasi revolusi mental.
“Ketika sebuah bangsa kehilangan karakter, kehilangan nilai, maka hilang sudah segala-galanya. Itulah mengapa kita harus membangun karakter bangsa dan menjaganya dengan benar-benar menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila,” kata dia.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara, Hariyono menjabarkan bahwa ASN tidak hanya dituntut untuk berkontribusi bagi kehidupan yang rukun dan harmonis, tetapi juga teladan dalam memberikan orientasi kehidupan berkarakter di masa depan.
“Aparatur negara harus bisa membawa Indonesia, tidak hanya bersatu, tetapi juga menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini dan masa depan,” ujarnya.
