Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah bersama DPR saat ini adalah mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebut ribuan warga masih membutuhkan evakuasi, bantuan logistik, serta akses ke wilayah-wilayah yang terisolasi.
Puan menyatakan DPR siap bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyebab bencana. Namun ia menekankan, langkah tersebut akan dilakukan setelah kebutuhan mendesak penyelamatan warga terpenuhi terlebih dahulu.
“Kami bersinergi dengan pemerintah untuk mengevaluasi apa penyebabnya dan bagaimana perencanaan ke depan. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti. Tetapi sekarang fokus kita adalah masa tanggap darurat,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pernyataan tersebut merespons dorongan sejumlah pihak agar pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru dan melakukan evaluasi semua perusahaan pemegang izin, termasuk pemanggilan delapan perusahaan di DAS Batang Toru oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Sementara itu, BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mencapai 807 jiwa per Rabu sore. Korban hilang tercatat 647 jiwa, terluka 2.600 jiwa, dan jumlah pengungsi meningkat menjadi 582.500 orang.
Kerusakan fasilitas umum juga meluas: 299 jembatan rusak, 132 rumah ibadah rusak, 9 fasilitas kesehatan terdampak, serta ribuan rumah rusak berat, sedang, dan ringan.
“Masih banyak korban yang belum ditemukan, wilayah yang terisolasi, dan bantuan yang harus didistribusikan,” tegas Puan.
Ia menyampaikan bahwa setelah fase tanggap darurat, pemerintah bersama DPR akan memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan infrastruktur serta layanan publik yang rusak.
“Setelah itu kita akan fokus masa rehabilitasi dan pemulihan bencana. Infrastruktur dan fasilitas umum harus segera diperbaiki karena cuaca juga masih tidak menentu,” ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.
Terkait usulan evaluasi sektor pertambangan, Puan menegaskan DPR akan memprosesnya sesuai mekanisme setelah kondisi darurat mereda.
“Yang pasti, sekarang kita fokus dulu pada korban dan wilayah yang masih membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Sebelumnya, Celios memproyeksikan kerugian ekonomi akibat banjir di Sumut, Sumbar, dan Aceh mencapai Rp68,67 triliun, mulai dari kerusakan rumah, hilangnya pendapatan, rusaknya infrastruktur, hingga produksi pertanian yang gagal.
DPR juga telah mengirim bantuan logistik ke Aceh, Sumut, dan Sumbar pada Minggu (30/11), dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal. Tim DPR ditugaskan mengecek langsung kondisi lapangan dan memastikan bantuan tersampaikan kepada warga.
