Sidoarjo, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno, dan Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, Dr. Muchammad Romzi, menegaskan komitmen untuk menyelenggarakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akurat, inklusif, dan memberikan kontribusi besar bagi perencanaan pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan dalam kemitraan antara Komisi X DPR RI dan BPS. Puti Guntur Soekarno menyoroti bahwa SE 2026 sangat penting untuk memotret denyut nadi perekonomian, khususnya di Jawa Timur, di mana lebih dari 98% usaha merupakan usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjadi tulang punggung perekonomian dan berkontribusi pada PDB nasional.
"Kami berharap Sensus Ekonomi ini dapat dipastikan akurat, inklusif, dan representatif, dan memberikan penguatan terhadap data UMK agar bisa menjadi basis kebijakan nasional yang sangat penting," ujar Puti di Hotel Aston dalam acara Sosialisasi Sensus Ekonomi bersama BPS.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Sebagai anggota DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan, Puti juga menekankan perlunya jaminan kerahasiaan data yang dikumpulkan dari masyarakat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya Pasal 21.
"Supaya mereka juga merasa kerahasiaan mereka betul-betul terjamin, data tidak bocor. Karena hari ini kan kalau kita bicara data, ya kita lihat di mana-mana banyak sekali kebocoran-kebocoran data," tambahnya.
Terkait pelaksanaan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki tantangan yang besar, terutama dalam hal penganggaran. Puti menyebutkan bahwa total kebutuhan anggaran Sensus Ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 8,5 sekian triliun rupiah, sementara indikatif awalnya kurang lebih 3,6 triliun rupiah. Puti memastikan bahwa DPR, melalui fungsinya dalam penganggaran, akan memastikan optimalisasi dan transparansi penggunaan dana, serta membahas kemungkinan penambahan anggaran jika terdapat kekurangan.
"Kami berharap, dengan ini, Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara." Tutupnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Menanggapi hal tersebut, Dr. Muchammad Romzi dari BPS mengakui bahwa sensus ini merupakan tugas yang berat. Petugas BPS harus menyisir hingga wilayah keluarga atau rumah tangga (KK) untuk UMK. Selain itu, pendataan perusahaan menengah ke atas juga menjadi tugas berat karena pemiliknya mungkin tidak mau membuka data lengkap perusahaannya (karena ujung-ujungnya dikaitkan dengan kontribusi pajak untuk negara). Puti Guntur Soekarno juga menyampaikan bahwa jumlah petugas sensus yang dibutuhkan mencapai sekitar 300.000 sampai 370.000 orang.
"Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan tugas yang berat bagi kami di BPS. Kami harus menyisir hingga tingkat rumah tangga atau keluarga untuk mendata Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena mereka menjadi tulang punggung perekonomian. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah mendata perusahaan menengah ke atas, di mana kami menyadari ada keraguan dari pihak perusahaan untuk membuka data mereka secara transparan karena kekhawatiran hal itu ujung-ujungnya akan terkait dengan kontribusi pajak," ujar Romzi.
Beliau berharap rekrutmen ini dapat diprioritaskan kepada para pemuda/pemudi lokal untuk sekaligus memberikan lapangan pekerjaan. Selain itu, Puti juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) dalam Sensus Ekonomi 2026.
