Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi X, Putra Nababan, menekankan saatnya perlu terobosan yang tepat sasaran dan jeli guna mengatasi melonjaknya jumlah orang yang terinfeksi virus Covid-19. Tak lagi, lanjutnya, hanya biasa-biasa saja.
Ia mencontohkan jika hanya menggunakan cara lama seperti sosialisasi 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, itu sudah biasa.
Baca: Tidak Disiplin New Normal, Putra Khawatir Second Wave Corona
Untuk itu, lanjut Politisi Milenial PDI Perjuangan itu, perlu terobosan yang lebih konkret guna menekan jumlah pasien Covid-19, yaitu tracing atau pelacakan yang dilakukan secara masif.
"Yang sekarang harus dilakukan justru dengan kondisi yang seperti sekarang itu adalah tracing," kata Putra saat dimintai tanggapan Soal PSBB Ketat DKI Jakarta, Senin (14/9).
Seperti diketahui, mulai Senin (14/9) Gubernur Anies Baswedan menarik rem dengan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di DKI Jakarta.
Keputusan yang diatur melalu tiga Pergub yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 itu resmi diberlakukan pasca masa PSBB transisi yang dinilai kurang efektif menekan peningkatan kasus Covid-19 di Ibu Kota.
Terkait hal itu, menurut Putra, yang terpenting saat ini adalah melakukan tracing atau pelacakan mereka yang terpapar Covid-19.
Tak hanya itu, ia menambahkan pelacakan juga harus dilakukan secara masif di seluruh pelosok DKI Jakarta.
"Tanpa tracing yang masif maka PSBB II adalah omong kosong," ungkapnya.
Baca: Putra: Covid 19 Paksa Industri Pariwisata Berubah Cepat
Putra menjelaskan metode pelacakan (tracing) adalah salah satu cara yang paling penting saat ini, sebab ujarnya, masyarakat Ibu Kota sekarang ini tidak leluasa bergerak akibat pembatasan aktivitas.
Dengan demikian, ia memastikan maka Tes PCR juga harus masif dilakukan.
"Tracing harus dilakukan, karena orang orang sekarang ada di tempat-tempat yang mereka tidak bisa kemana-mana, nah yang harus dilakukan adalah tracing, tracing dari para penderita. Mereka yang terjangkit corona, mereka yang OTG, ya di-tracing kantornya, rumah rumahnya, terus harus banyak melakukan tes PCR," papar anggota dewan yang memiliki dapil DK Jakarta Timur itu.
Lebih lanjut Putra membeberkan saat tracing harus dimiliki data berapa jumlah orang yang terjangkit, dan selanjutnya berdasarkan jumlah itu maka sebanyak itu pula yang harus dilakukan pelacakan apakah atau sudah sejauh mana terpapar 2019-nCov atau yang dikenal Covid-19.
"Yang terjangkit itu berapa, jadi jumlah itu harus di-tracing. Nah, itu komitmen, kalau mau ini enggak bercandaan, hanya lip service, gagah gagahan, hanya sekadar. Kalau itu bisa dilakukan sungguh-sungguh, itu saja sudah selesai kalau dijalanin," ujar Putra menegaskan.
Baca: Putra Nababan Ragukan Kesiapan 'New Normal' Jakarta
Putra juga menilai tracing yang selama ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta belum maksimal. Sebab, kata Putra, jika tracing sudah optimal dilakukan maka seharusnya tidak akan ada PSBB jilid II.
"Ya buktinya kalau tracingnya maksimal ya enggak ada PSBB II. Enggak mungkin ada. Berarti kan ini tracing tidak ada komitmen dari pemerintah daerah, Pemda enggak mampu melakukan tracing secara optimal," pungkasnya, dilansir juga dari kumparannews, Senin (14/9).
