Malang, Gesuri.id – Insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa MI Al Maarif 09 Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, memicu reaksi keras dari kalangan legislatif.
Sembilan siswa dilaporkan mengalami gejala medis usai mengonsumsi paket dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (11/2).
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Ahmad Mubarok, turun tangan langsung memantau perkembangan kondisi para siswa. Ia menegaskan bahwa aspek keamanan pangan dalam program ini tidak boleh ditawar.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Berdasarkan data yang dihimpun Zulham, dari total 494 siswa penerima manfaat, sembilan siswa kelas V-B mengalami gejala mual, muntah, diare, hingga demam tinggi sekitar satu jam setelah mengonsumsi makanan.
"Hingga saat ini, delapan siswa telah diperbolehkan pulang karena kondisi yang membaik. Namun, masih ada satu siswa atas nama Hafidz yang dirujuk ke RS Muslimat karena suhu badannya tetap tinggi dan memerlukan perawatan lanjutan," ujar Zulham saat dikonfirmasi, Jumat (13/2).
Zulham membeberkan sejumlah temuan krusial di lapangan terkait dugaan penyebab keracunan. Menu hari itu yang terdiri dari nasi putih, tempe sambal ijo, ayam kungpao, tumis buncis tauco, dan buah naga, ditengarai sudah tidak dalam kondisi layak konsumsi.
1. Perubahan Kualitas: Laporan dari para siswa menyebutkan adanya aroma dan rasa yang tidak lazim pada menu tempe sambal ijo dan tumis buncis.
2. Masalah Logistik: Terdapat selisih waktu distribusi selama dua jam. Makanan yang seharusnya tiba pukul 06.45 WIB untuk sarapan, baru dibagikan pada pukul 08.45 WIB. Jeda waktu ini diduga menjadi celah kontaminasi bakteri.
"Dua menu tersebut (tempe dan buncis) yang diduga kuat menjadi penyebabnya. Ada perubahan rasa dan bau menurut pengakuan para siswa," tambah Zulham.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik yang Bertanggung
Menanggapi insiden ini, pihak penyedia yakni SPPG Yayasan Sumber Pangan Nuswantoro Lancar telah melakukan kunjungan intensif dan memberikan kompensasi biaya pengobatan bagi para korban. Meski demikian, Zulham menekankan bahwa kompensasi saja tidak cukup.
Ia mendesak agar seluruh rantai produksi hingga distribusi dievaluasi secara transparan. "Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Saya minta kejadian ini jangan ditutup-tutupi. Harus ada evaluasi total mulai dari produksi hingga pengawasan mutu di lapangan," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Saat ini, penyebab pasti keracunan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium resmi. Kasus ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperketat standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan agar program MBG yang bertujuan mulia ini tidak tercoreng oleh kelalaian teknis di masa depan.
