Jakarta, Gesuri.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui tiga strategi utama.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memberikan perlindungan sosial sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi bagi warga rentan.
Hal tersebut disampaikan Danang saat memimpin monitoring dan evaluasi (monev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman di Kapanewon Seyegan, Kamis (9/4/2026).
Baca: Ganjar Terima Pusaka Kujang Trah Siliwangi
Danang merinci tiga kegiatan prioritas yang menjadi tulang punggung program Pemkab Sleman:
1. Jaminan Sosial bagi Kelompok Non-Produktif
Pemkab menjamin perlindungan bagi masyarakat miskin yang sudah tidak mampu bekerja secara fisik.
"Masyarakat kategori tidak produktif ini mencakup lansia dengan riwayat sakit kronis, penyandang disabilitas berat, dan kelompok rentan lainnya," ujar Danang.
2. Pemberdayaan Kelompok Produktif
Bagi warga miskin usia produktif, pemerintah fokus pada peningkatan keterampilan dan pendapatan. Danang menjelaskan bahwa pemberian pelatihan serta pendampingan intensif diberikan agar mereka mampu mandiri secara ekonomi.
3. Beasiswa Pendidikan sebagai Pemutus Rantai Kemiskinan
Program unggulan yang terus digencarkan adalah pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin.
"Ini adalah langkah konkret kami untuk memutus rantai kemiskinan. Kami ingin anak-anak Sleman tetap bisa kuliah meski berasal dari keluarga prasejahtera," tegasnya.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Sebagai Ketua TKPK Sleman, Danang menekankan pentingnya akurasi data. Kegiatan monev yang dilakukan bersama Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Sepeda Mas) ini menjadi ruang diskusi langsung dengan perangkat kelurahan dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Danang, dialog langsung ini bertujuan mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi petugas di lapangan. Ia meyakini bahwa laporan dari para pendamping adalah representasi kondisi riil di masyarakat.
"Hasil monitoring ini nantinya akan menjadi dasar pertimbangan Pemkab Sleman dalam menentukan kebijakan. Kami ingin memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan tetap on the track," pungkasnya.
