Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, pemerintah memberikan jaminan bahwa anggaran kesehatan tetap masuk dalam belanja prioritas negara.
Karena, jaminan kesehatan masyarakat merupakan amanat konstitusi. Jadi, masyarakat tak perlu khawatir.
Baca: Gus Nabil Apresiasi Penyelenggaraan Hoegeng Awards 2023
“Terkait mandatory spending ini, siapa sih yang tidak berkeinginan (APBN yang besar) untuk kesehatan. Tapi intinya, parlemen mendukung sepenuhnya mandatory spending ini. Tidak perlu di undang-undang, kesehatan itu amanat konstitusi kita,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
Rahmad menuturkan, banyak masalah saat undang-undang memberikan batasan untuk mengalokasikan persentase anggaran tertentu dari APBN.
Makanya, ketika undang-undang mencantumkan mandatory spending, harus dibatasi sekian persen, akan membuat pemerintah kewalahan.
Pemerintah, lanjutnya, akan mengalami kesulitan untuk mengatur ruang fiskalnya. Ketika ada sektor yang harus dilaksanakan, tapi ruang fiskal sangat terbatas, menjadi tidak memungkinkan diwujudkan.
“Saya kira ada atau tidak ada mandatory spending, kesehatan itu bagian dari amanat konstitusi yang harus dijalankan siapa pun pemimpin negara ini,” tegasnya.
Rahmad mengungkapkan DPR awalnya ngotot agar ada mandatory spending untuk kesehatan. Namun begitu mendengar penjelasan pemerintah, bisa dipahami tidak perlu diberikan pembatasan di dalam APBN untuk sektor kesehatan.
“Intinya, negara hadir dan wajib memberikan satu prioritas kesehatan itu menjadi prioritas dari sisi penganggaran,” tambah dia.
Baca: Ineu Sangat Bahagia dan Bangga Jalan Tol Cisumdawu Diresmikan
Untuk itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, tidak disebutkannya secara eksplisit besaran belanja tertentu di kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan bagi masyarakat menurun.
“Lho ini sudah amanat konstitusi kok. Kesehatan itu nggak usah khawatir. Pasti akan mendapat prioritas. Otomatis karena ini amanat konstitusi bahwa kesehatan merupakan sektor yang harus dikedepankan,” pungkasnya
