Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Rano Karno menyoroti persoalan klasik yang belum juga tuntas di Jakarta terkait kemacetan.
Dia menyebut, ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan pembangunan infrastruktur jalan menjadi faktor utama penyebab kepadatan lalu lintas yang semakin kronis.
"Setiap tahun jumlah kendaraan terus bertambah, tapi jalan kita itu-itu saja. Ini ibarat botol kecil diisi air satu galon, pasti tumpah," ujar Rano di Monas, Rabu, 27 Agustus 2025.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai rata-rata 2,7 persen per tahun. Sementara itu, pertumbuhan panjang jalan hanya berkisar 0,01 persen per tahun.
Rano menuturkan, laporan terbaru TomTom Traffic Index 2025 menempatkan Jakarta di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia.
"Artinya kita masih punya pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki sistem transportasi," ungkapnya.
Menurutnya, kemacetan tidak hanya disebabkan oleh jumlah kendaraan yang terus melonjak. Rano menyebut, rendahnya penggunaan angkutan umum juga memperparah situasi.
"Dari sekitar 20 juta perjalanan harian di Jakarta, hanya sekitar seperlima yang menggunakan moda transportasi publik. Artinya, 8 dari 10 orang masih mengandalkan kendaraan pribadi. Ini tentu tidak sehat untuk mobilitas kota," kata Rano.
Rano pun mengajak warga untuk beralih menggunakan transportasi massal. Selain itu, ia mendorong semua pihak untuk bekerja bersama, termasuk aparat kepolisian dan pemerintah daerah, dalam membenahi sistem lalu lintas Ibu Kota.
"Kalau semua bergerak bersama, saya yakin kita bisa menghadirkan sistem transportasi yang manusiawi dan layak bagi semua," tutur Rano.
Baca: Bulek Tegaskan PIP Wujud Nyata Kepedulian PDI Perjuangan
Rano juga menggarisbawahi, kemacetan bukan hanya isu kenyamanan, melainkan juga beban ekonomi. Adapun merujuk studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2019, kerugian akibat kemacetan di wilayah Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun.
"Itu angka yang setara dengan enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama. Bayangkan, berapa banyak yang bisa kita hemat jika kita mengelola lalu lintas dengan lebih bijak," imbuhnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, akan terus memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong inovasi transportasi berbasis data untuk mencari solusi jangka panjang.
