Jakarta, Gesuri.id - Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon di Samosir, Minggu (8/2/2026), berubah menjadi dakwaan terbuka terhadap negara.
Di tengah pidato tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Rapidin yang juga ketua DPD PDI Perjuanhan Sumut ini membemberkan bagaimana negara, perlahan tapi sistematis, menyusutkan hak warganya sendiri.
“Empat pilar ini tak akan menyelamatkan apa pun jika negara terus abai,” kata Rapidin di hadapan warga.
Bagi dia, kebangsaan hari ini sedang kehilangan isi dipajang dalam spanduk, tapi diabaikan dalam kebijakan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Tokoh masyarakat Samosir, Rustam Situmorang, mengapresiasi kehadiran Rapidin yang dinilainya konsisten turun ke lapangan. Namun apresiasi itu tak mampu menutupi kegelisahan yang mengendap di forum.
Amon Sormin menyebut praktik pemerintahan di Samosir justru bertolak belakang dengan prinsip kemanusiaan. “Hak dasar warga tak dipenuhi, tapi kita diminta terus menghafal empat pilar,” ujarnya.
Rapidin menyebut petani sebagai korban paling nyata dari pengabaian negara. Subsidi mengecil, dukungan produksi menghilang, sementara lahan justru berpindah ke tangan korporasi.
“Negara mencabut hak rakyat, lalu menyerahkannya ke pemodal,” katanya blak-blakan.
Ia juga menyinggung kebijakan pusat yang menurutnya menyedot anggaran besar namun tak tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menyerap triliunan perbulan dari total Rp361 triliun belanja negara per tahun.
“Tidak semua membutuhkan. Kalau dana itu diarahkan ke petani dan infrastruktur jalan, dampaknya jauh lebih terasa,” ujar Rapidin.
Kritik juga diarahkan pada konsolidasi kekuasaan politik. Rapidin menyoroti pengalihan lahan ke korporasi, penyempitan ruang demokrasi, hingga upaya mencabut hak pilih langsung masyarakat.
Dan dia mengajak masyarakat bersama-sama melakukan perlawanan bersama PDI Perjuangan untuk selalu berada di garis penolakan terhadap praktik-praktik tersebut.
Rapidin mengakui pembangunan era Presiden Joko Widodo sempat memberi dampak positif bagi Samosir, mulai dari kapal feri hingga jalan lingkar.
Namun, menurutnya, arah itu kemudian bergeser. “Ketika kepentingan modal masuk, demokrasi ikut rusak. Politik dinasti dibiarkan tumbuh,” katanya.
Daya beli masyarakat, kata Rapidin, menjadi indikator paling nyata. Pasar tradisional yang dulu ramai kini sepi.
“Onan di Pangururan tak lagi seperti dulu. Orang tak punya uang untuk belanja,” ujarnya.
Ia juga mengangkat kemiskinan struktural sebagai persoalan nasional. Mengutip data Bank Dunia, Rapidin menyebut 1,2 juta warga Indonesia berada dalam kategori sangat miskin. Ia menyinggung pernyataan Mahfud MD tentang potensi kesejahteraan rakyat yang tak pernah terwujud akibat dominasi pemodal dalam politik.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Contoh ekstrem, menurut Rapidin, terlihat di Nusa Tenggara Timur, ketika seorang anak sekolah bunuh diri karena tak mampu membeli buku. “Itulah wajah kebohongan kebijakan,” katanya.
Rapidin menutup dengan seruan perlawanan sipil. Ia menyinggung mahasiswa yang dipenjara akibat aksi demonstrasi, eksploitasi sumber daya, serta kerusakan lingkungan akibat izin pemanfaatan hutan yang ugal-ugalan termasuk di Samosir.
“Ini seperti menyerahkan kandang ayam pada singa,” ujarnya.
Baginya, kritik bukan pilihan, melainkan kewajiban warga negara. “Jangan pernah merasa tak berpengaruh. Kemiskinan sengaja dipelihara agar rakyat mudah digiring. Kalau bukan kita yang melawan, mau siapa lagi?” kata Rapidin.
