Ikuti Kami

Refleksi Kemerdekaan di Museum HOS Tjokroaminoto, PDI Perjuangan Tekankan Pentingnya Supremasi Hukum

PDI Perjuangan tetap menghormati demonstrasi sebagai hak konstitusional warga negara.

Refleksi Kemerdekaan di Museum HOS Tjokroaminoto, PDI Perjuangan Tekankan Pentingnya Supremasi Hukum
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Surabaya, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajak masyarakat memaknai bulan Agustus, yang merupakan bulan kemerdekaan, dengan refleksi mendalam mengenai cita-cita bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga supremasi hukum dan keadilan sosial sebagai manifestasi nyata dari kemerdekaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di sela-sela kegiatannya di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8). 

Menanggapi potensi aksi demonstrasi besar pada bulan Agustus 2026, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menghormati demonstrasi sebagai hak konstitusional warga negara.

Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

“Demonstrasi, kebebasan berserikat, dan kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin dalam konstitusi. PDI Perjuangan menghormati dan terus memperjuangkan amanat konstitusi tersebut,” ujar Hasto.

Meski demikian, Hasto menyarankan agar berbagai aspirasi mengenai problematika bangsa dikemas dalam agenda yang konstruktif. Menurutnya, momentum bulan Agustus sebaiknya dimanfaatkan untuk menggali kembali cita-cita kemerdekaan sekaligus mengevaluasi kinerja penyelenggara negara.

“Melihat berbagai problematika bangsa yang tidak mudah, ada baiknya kita mengisi bulan Agustus dengan hal-hal positif untuk menjawab persoalan bangsa,” tambahnya.

Hasto menegaskan bahwa sikap konstruktif bukan berarti membatasi kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan dalam sistem demokrasi harus siap menerima kritik dan perbedaan pendapat.

Ia mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan (power tends to corrupt). Oleh karena itu, suara kritis dari masyarakat tetap diperlukan sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan negara, terutama dalam momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia.

“Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan cenderung melakukan penindasan. Maka, suara-suara kritis harus tetap disuarakan sebagai bagian dari evaluasi, terutama dalam rangka memperingati kemerdekaan ke-81 ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ia juga menekankan peran DPR agar lebih maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan (check and balances) terhadap kebijakan eksekutif, serta benar-benar menjadi representasi dari suara rakyat.

Hasto pun mengajak partai politik untuk mengevaluasi kembali misi dan tujuan awal pendirian partai masing-masing agar momentum Agustus tidak hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga ruang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa.

Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo

Menyinggung pemikiran Bung Karno, Hasto menjelaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar bebas dari kolonialisme, melainkan harus diwujudkan melalui keadilan di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan hukum.

“Supremasi hukum menjadi agenda yang paling krusial saat ini, karena dengan hukum yang tegak, setiap warga negara diperlakukan setara,” ucapnya.

Hasto pun mengajak generasi muda untuk lebih dalam mempelajari sejarah dan pemikiran Bung Karno. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan Bung Karno terbentuk melalui gemblengan intelektual, spiritualitas yang kuat, dan perjuangan nyata bagi bangsanya, bukan karena faktor keturunan.

“Mari kita maknai kembali perjuangan Bung Karno melalui pemikirannya, bukan sekadar menghafal tokoh atau peristiwa sejarah,” pungkas Hasto.

Quote