Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, melakukan kunjungan reses ke Kantor Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi pemerintah desa sekaligus membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari penguatan pelayanan publik, tata kelola administrasi pemerintahan desa, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama Pak Sarjanto, Lurah, Desa Pranan, Kecamatan Pulau Kartosukarjo Kita lihat, kita support bagaimana kooperasi ini bisa benar-benar berguna ke masyarakat Intinya pertahankan dulu BUMDES-nya, kooperasi tidak mengambil bisnisnya BUMDES,” kata Aria Bima saat berdialog dengan perangkat desa, dikutip pada Senin (12/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Pranan, Sarjanto, mengusulkan revitalisasi embung desa agar dapat dimaksimalkan tidak hanya sebagai penunjang irigasi pertanian, tetapi juga dikembangkan sebagai destinasi wisata desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Usulan tersebut mendapat perhatian serius dari Aria Bima sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Status perangkat itu mau diapakan? Dip3K-kan? Atau diPNS-kan? Atau anggaran yang itu dialokasikan dari APBD Kabupaten?” lanjut Aria Bima.
Selain membahas pengembangan ekonomi desa, dialog juga menyentuh persoalan administrasi kependudukan, pertanahan, kepegawaian desa, koperasi, hingga pendataan penerima manfaat program pemerintah. Aria Bima menilai pengelolaan administrasi Desa Pranan relatif lebih tertata dibandingkan daerah lain, meski tetap membutuhkan penyempurnaan.
“Keseluruhan tanah, administrasi pendudukan, kakono masalah, kooperasi merah putih sempur sejabat tempat, MPG, penerima manfaat Sudah lumayan semua ya? Belum? Berapa persen? Penerima manfaat? Untuk wilayah kiri nggak B? Nanti,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Aria Bima juga mengapresiasi kinerja Kepala Desa Pranan beserta seluruh perangkat desa yang dinilainya mampu menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Dan saya harapkan untuk kelurahan peranan, masalahnya tidak sepelik di daerah lain juga Saya ucapkan terima kasih, apresiasi buat Pak Lurah beserta seluruh perangkatnya,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, aparatur desa dituntut semakin kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada.
“Saya sudah banyak ngobrol, yang pertama soal pengadministrasian pendudukan, fungsi peranan publik Memang ono efisiensi, 200 juta Tapi sepakat ya, efisiensi tidak mengurangi gendak untuk melayani publik lebih baik ya,” kata Aria Bima.
Terkait pengembangan desa wisata, Aria Bima menyambut baik gagasan revitalisasi embung Desa Pranan sebagai sumber ekonomi baru bagi desa. Menurutnya, pemanfaatan aset desa secara produktif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan desa tanpa membebani masyarakat.
“Dan juga keinginan bagaimana meningkatkan PRD dari sumber pendapatan lewat desa wisata Tadi ada ide bagaimana embung yang ada di desa peranan ini dijadikan tidak hanya sebagai fungsi membantu pengairan di pertanian Tapi juga untuk menghasilkan kemasukan desa Terima kasih, jempolnya kita kasih acungan,” ungkapnya.
Kunjungan reses tersebut diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut kebijakan di tingkat pusat maupun daerah guna memperkuat kemandirian desa, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
