Jakarta, Gesuri.id - Penggunaan intimidasi dan pola tekanan kekuasaan dinilai masih menjadi bayang-bayang dalam kehidupan bermasyarakat hingga saat ini. Fenomena tersebut acap kali memicu pertanyaan publik terkait perbedaan antara pola репреси yang terjadi pada masa lalu dengan era sekarang.
Politikus PDI Perjuangan sekaligus praktisi medis, Dr. Ribka Tjiptaning, menyoroti maraknya aksi keterlibatan dan tekanan dari pihak penguasa yang memicu rasa takut serta ketergantungan di masyarakat.
"Intervensi-intervensi biasanya dibikin agar orang ketakutan dan memiliki ketergantungan pada sesuatu. Fenomena itu masih banyak terjadi," ujar Ribka Tjiptaning kepada Moncong Putih.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Salah satu kasus yang disorotnya adalah perlakuan intimidasi dan perundungan yang dialami oleh Dr. Ica dari oknum pejabat saat menjalankan tugas medisnya. Ribka menilai kasus tersebut mencerminkan tingginya angka arogansi pejabat publik saat ini.
"Kalau pada kasus Dr. Ica, itu terlihat dari sisi arogansi pejabat. Banyak pejabat sekarang yang arogan dalam melihat rakyat. Bayangkan, dia seorang sarjana dokter diperlakukan seperti itu, bagaimana kalau masyarakat biasa?" tegasnya.
Ribka menambahkan bahwa kultur kesombongan kekuasaan tersebut bahkan kerap meluas hingga ke lingkaran keluarga oknum pejabat, yang bertentangan dengan ajaran etika berorganisasi maupun kemanusiaan.
"Di PDI Perjuangan, Ibu Mega mengajarkan bahwa kita harus memiliki rasa kasih dan merangkul, bukan memukul seperti itu," lanjut Ribka.
Ia menegaskan bahwa seorang tenaga medis memiliki independensi dan standar operasional prosedur (SOP) yang dilindungi profesi, sehingga tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun saat bertugas.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
"Dr. Ica sedang bertugas dan melaksanakan SOP-nya. Dia memiliki hak untuk menentukan tindakan medis dan tidak bisa diintervensi. Dia dituding dan diintimidasi oleh oknum pejabat, padahal dalam keadaan tidak bertugas pun tindakan seperti itu tidak dibenarkan," jelasnya.
Melihat tekanan yang membawa-bawa institusi kedokteran tersebut, Ribka menyayangkan sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dinilai belum bersuara tegas dalam membela anggotanya.
"Ini membawa nama institusi dokter dan harusnya menyinggung profesi. Saya belum mendengar IDI membuat statement atau pernyataan resmi terkait kasus ini," pungkas Ribka.
