Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Nomi Aprilia, menyebut warga di wilayah Mantaha sangat mengharapkan layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat segera hadir di daerah mereka.
Hal itu ia sampaikan usai melaksanakan reses perorangan di Desa Pilang Munduk, Kecamatan Kurun, untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat setempat.
“Dalam pertemuan tersebut, warga menyuarakan harapan besar di sejumlah bidang, salah satunya agar layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat segera menjangkau wilayah Mantaha,” kata Nomi, dikutip Senin (17/11/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Mantaha merupakan bagian dari wilayah Pilang Munduk dengan jumlah kepala keluarga mencapai puluhan. Selama ini, warga masih mengandalkan genset dan tenaga surya untuk kebutuhan listrik, kondisi yang dinilai sangat membatasi aktivitas harian mereka.
Selain kebutuhan akan listrik, Nomi menyampaikan bahwa warga Mantaha juga menginginkan layanan air bersih yang lebih layak. Selama ini, masyarakat hanya bergantung pada sumber air dari sungai-sungai kecil dan sumber alami lainnya untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
“Ada juga aspirasi di bidang kesehatan, yakni harapan agar ada perhatian lebih bagi ibu hamil,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan I, yang meliputi Kecamatan Sepang, Mihing Raya, dan Kurun ini.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Nomi menegaskan bahwa seluruh masukan akan disusun dalam laporan reses untuk kemudian diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD bersama pemerintah daerah. Ia menilai kebutuhan warga Mantaha sebagai prioritas dasar yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kami berterima kasih atas penyampaian kebutuhan yang sangat mendasar ini. Aspirasi masyarakat Pilang Munduk khususnya Mantaha akan kami bawa dan dorong agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, alumni Universitas Palangka Raya itu menegaskan komitmen DPRD Gunung Mas untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan, terutama yang menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi desa-desa yang masih membutuhkan perhatian lebih.
“Reses tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, serta memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan warga hingga desa-desa,” pungkasnya.
