Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendorong untuk mengaudit keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) usai Dirut PLN, Darmawan Prasodjo melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri dengan uang perusahaan.
Padahal kata Mufti, ditengah situasi keuangan PLN yang merugi justru bos PLN itu melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia saat masa siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun lalu.
"Tapi yang lebih menyakitkan, dalam situasi rakyat sedang susah, keuangan perusahaan berdarah-darah, malah muncul kabar Dirut PLN jalan-jalan ke luar negeri saat Nataru, dan dananya dibebankan ke PLN. Kalau ini betul, ini bukan saja pemborosan, ini penghinaan terhadap akal sehat dan keadaban publik," ujar Mufti kepasa inilah.com, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Informasi tersebut mulanya dikabarkan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Dia menyebut modus perjalanan dinas fiktif ke luar negeri bersama keluarganya dibiayai oleh perusahaan.
Atas temuan tersebt, Mufti mendesak agar pemerintah segere melakukan audit menyeluruh. Dia mencurigai ada kebijakan fiktif di tubuh perusahaan plat merah tersebut yang belum terungkap.
"Buat saya, temuan seperti ini harus dijadikan pintu masuk untuk audit menyeluruh terhadap PLN. Karena kalau perjalanan fiktif saja berani dilakukan secara terang-terangan, bisa jadi masih banyak transaksi dan kebijakan fiktif lain di tubuh PLN yang belum terungkap. Kita bicara soal uang rakyat, BUMN bukan alat pemuas gaya hidup elit korporat yang seolah-olah kebal kritik," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengungkap PLN mempunyai utang jumbo yang naik Rp156.7 miliar dalam satu hari. Keadaan itu membuat miris sebab meski PLN diberikan hak monopoli, namun justru keuangannya babak belur.
"Pada 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Atau naik Rp56,2 triliun dalam setahun. Setara Rp4,7 triliun per bulan. Dibagi 30 hari, utangnya naik Rp156.7 miliar dalam sehari," papar Uchok kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Diterangkan Uchok, total utang PLN mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang. Pada 2023, utang jangka pendek PLN mencapai Rp143,1 triliun. Setahun kemudian, naik Rp28.8 triliun, menjadi Rp172 triliun.
Sedangkan utang jangka panjang PLN naik dari Rp511,8 triliun pada 2023, menjadi Rp539,1 triliun pada 2024. "Kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp27,3 triliun," jelas Uchok.
Itu baru masalah utang yang terus mengembung. Soal laba pun dipertanyakan Uchok. Bagaimana mungkin, PLN yang memonopoli pasar kelistrikan di Indonesia, labanya anjlok pada 2024.
"Laba PLN pada 2023 sebesar Rp22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun," ungkap Uchok.
Anjloknya laba PLN ini, menurut Uchok, berbanding terbalik dengan nasib rakyat Indonesia selaku konsumen listrik. Sehari saja rakyat lalai membayar listrik yang deadlinenya per tanggal 20, dikenakan denda.
Lebih parah lagi konsumen token listrik yang lupa mengisi akun listriknya, dipermalukan dengan bunyi alarm dari mesin pencatat listrik di rumah. Bunyinya nyaring hingga sampai ke kuping tetangga. Kalau tak segera isi, siap-siap listrik padam secara otomatis.
Atas buruknya kinerja keuangan PLN ini, Uchok mendesak pemerintah melakukan perombakan direksi PLN yang saat ini dipimpin Darmawan Prasodjo.
"Harus ada penyegaran direksi PLN. Gant dirutnya yang enggak becus kelola PLN. Dia sudah terlalu lama berkuasa, sudah kenyang, harus diganti. Kalau tidak, kinerja PLN akan seperti keong," imbuhnya.
Selain itu, Uchok mendesak Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap Dirut PLN, Darmawan Prasodjo atas dugaan perjalanan pribadi ke luar negeri yang dibiayai perusahaan, bersama keluarganya.
Selain itu, Uchok mendesak Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap Dirut PLN, Darmawan Prasodjo atas dugaan perjalanan pribadi ke luar negeri yang dibiayai perusahaan, bersama keluarganya.
Informasinya, kata Uchok, bos PLN itu melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia saat masa siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun lalu. "Diduga ada modus perjalanan dinas fiktif ke luar negeri. Biayanya ditanggung PLN, sementara kondisi keuangan perusahaan, sedang tidak baik-baik saja," kata Uchok.
Upaya Inilah.com mengonfirmasi masalah ini ke Sekretaris Perusahaan PLN, Alois Wisnuhardana, tidak membuahkan hasil. Pesan pendek yang dilayangkan lewat aplikasi WhatApps (WA) tidak mendapatkan jawaban.
