Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai diplomasi arsip dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk menangani sengketa wilayah Ambalat di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Ia menegaskan kerja sama sejarah yang pernah terjalin antara kedua negara dapat menjadi fondasi dalam mencari penyelesaian damai.
“Tentu saja kita sangat berharap prinsip-prinsip penting dalam pendirian ASEAN 58 tahun lalu kita perjuangkan,” kata Rieke di gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Rieke mengingatkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki pengalaman kolaborasi internasional melalui pengajuan bersama (joint nomination) arsip pendirian ASEAN ke UNESCO sebagai bagian dari program memory of the world (MOW).
Menurutnya, sejarah kolaborasi ini dapat dijadikan modal diplomasi untuk menyelesaikan berbagai sengketa, termasuk Ambalat, dengan mengedepankan prinsip-prinsip ASEAN.
Ia mendesak otoritas Indonesia dan Malaysia untuk kembali berpegang pada nilai-nilai yang telah menjadi landasan berdirinya ASEAN, seperti penyelesaian damai, penghormatan terhadap kedaulatan, nonintervensi, dan penolakan terhadap kekerasan.
Rieke menegaskan bahwa keberhasilan kedua negara dalam mengusulkan arsip pendirian ASEAN ke UNESCO membuktikan bahwa kerja sama erat dapat dilakukan, bahkan di tengah perbedaan pandangan politik dan ekonomi.
Menurut Rieke, penetapan lima warisan dokumenter Indonesia sebagai memory of the world oleh UNESCO pada April 2025 menjadi momentum penting di tengah memanasnya situasi geopolitik dan geoekonomi global.
“Prinsip-prinsip ini harus menjadi pegangan dalam menyelesaikan sengketa Ambalat maupun persoalan lain yang mungkin muncul,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa diplomasi arsip tidak hanya berbicara soal pelestarian dokumen bersejarah, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun dialog, saling memahami, dan memperkuat komitmen perdamaian. Warisan dokumenter, kata Rieke, merekam jejak sejarah yang mengajarkan pentingnya kerja sama lintas negara dan lintas generasi.
Dalam sidang umum UNESCO pada 17 April 2025, Indonesia berhasil mencatatkan lima warisan dokumenter sebagai MOW UNESCO. Kelima warisan tersebut adalah Arsip Kartini, Arsip Pendirian ASEAN, Arsip Seni Tari Khas Jawa Mangkunegaran, Naskah Syair Hamzah Fansuri, dan Naskah Sang Hyang Siksa Kandang.
Keberhasilan ini, menurut Rieke, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan diplomasi budaya dan sejarah yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi di kancah internasional.
Ia menilai bahwa diplomasi berbasis arsip dapat menjadi jalur alternatif di luar negosiasi formal yang kerap menemui jalan buntu.
Dengan mengedepankan nilai sejarah dan identitas bersama, penyelesaian konflik dapat dicapai secara lebih konstruktif dan berkelanjutan.
“Penyelesaian damai bukan hanya pilihan, tapi keharusan, apalagi ketika kita memiliki warisan sejarah yang membuktikan bahwa kerja sama bisa dilakukan,” pungkasnya.
