Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, memaparkan besarnya potensi ekonomi kelautan Indonesia saat menjadi pembicara dalam Our Ocean Conference 2026 di Mombasa, Kenya, 16–18 Juni 2026.
Dalam forum internasional tersebut, ia menegaskan pengembangan Ekonomi Biru menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian laut dan ekosistem pesisir.
“Ekonomi Biru bukan soal keruk laut sebanyak-banyaknya. Ini soal bagaimana kita sejahtera, tapi laut tetap lestari untuk anak cucu,” kata Prof. Rokhmin dalam pidatonya, dikutip Kamis (18/6/2026).
Menurut Prof. Rokhmin, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Namun di sisi lain, keberlanjutan ekosistem laut juga menghadapi berbagai ancaman seperti penangkapan ikan berlebih, pencurian ikan, pencemaran, kerusakan mangrove dan terumbu karang, hingga dampak perubahan iklim global.
"Solusinya adalah: menerapkan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan!" tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Ekonomi Biru bukan sekadar meningkatkan eksploitasi sumber daya laut, melainkan menciptakan kemakmuran berkelanjutan dengan tetap menjaga integritas ekologis ekosistem pesisir dan laut. Dalam konsep tersebut, konservasi dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.
Prof. Rokhmin mengungkapkan, potensi ekonomi dari 11 sektor Ekonomi Biru Indonesia diperkirakan mencapai US$1,4 triliun atau sekitar Rp21.000 triliun per tahun. Nilai tersebut setara sekitar lima kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.
"Potensi ekonomi dari 11 sektor Ekonomi Biru Indonesia ditaksir mencapai US$1,4 triliun per tahun, atau sekitar Rp 21.000 triliun. Angka itu setara 5 kali APBN 2024."
Ia menambahkan, sektor kelautan dan perikanan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 45 juta orang atau 30 persen angkatan kerja nasional. Namun kontribusi ekonomi kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini masih sekitar 12 persen, jauh di bawah sejumlah negara maritim lainnya.
“Artinya, kita baru menggarap sedikit. Potensinya luar biasa, tapi belum optimal,” ujar Prof. Rokhmin yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004.
Dalam forum tersebut, Prof. Rokhmin juga mengajak dunia meninggalkan pola pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan menjadi jalan tengah yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan.
“Kita tetap butuh pertumbuhan, perlu ciptakan lapangan kerja, entaskan kemiskinan. Tapi caranya harus cerdas. Jangan sampai kita wariskan laut yang rusak ke generasi berikutnya,” tegasnya.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia mendorong visi “30 by 45”, yakni melindungi 30 persen wilayah laut Indonesia pada tahun 2045. Salah satu instrumen penting yang didorong adalah penguatan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seolah kalau sudah KKP, nelayan nggak boleh masuk, ekonomi mati. Itu keliru,” katanya.
Menurut Prof. Rokhmin, berbagai studi menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan stok ikan, memperkuat ketahanan ekosistem, mendukung konservasi keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan melalui sektor perikanan, budidaya, dan wisata bahari.
“Jadi bukan bikin KKP sebanyak-banyaknya. Tapi pastikan KKP itu hidup, memberi manfaat nyata untuk rakyat dan ekosistem,” tambah anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional, Pusat Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman tersebut.
Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin juga memaparkan empat strategi utama yang perlu dilakukan Indonesia, yakni penguatan Perencanaan Ruang Laut (Marine Spatial Planning), pengembangan pembiayaan inovatif, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta penguatan fungsi pengawasan dan legislasi melalui DPR RI.
Menutup pidatonya, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menyatakan optimistis bahwa laut akan menjadi salah satu penopang utama Indonesia menuju negara maju pada 2045 jika dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan.
“Kalau kita kelola dengan bijak, laut bisa kasih kita ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, ketahanan iklim, dan pekerjaan untuk anak cucu kita,” pungkas Duta Kehormatan Pulau Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan.
