Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) merupakan jalan strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penciptaan jutaan lapangan kerja, penguatan ekonomi nasional, dan pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, lebih dari 17.500 pulau, serta garis pantai terpanjang kedua di dunia. Seluruh potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal,” tegas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI), dikutip Rabu (8/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Rokhmin saat memberikan pembekalan kepada anggota DPRD dan pengurus DPC PDI Perjuangan se-Indonesia dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) di Makassar.
Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin mengawali dengan memotret kondisi ketenagakerjaan nasional. Data yang dipaparkannya menunjukkan sekitar 59,4 persen pekerja Indonesia atau sekitar 86,6 juta orang masih berada di sektor informal. Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, Indonesia akan semakin sulit keluar dari jebakan produktivitas rendah.
Ia menjelaskan, struktur usaha nasional yang masih didominasi usaha mikro juga menjadi tantangan. Dari sekitar 64,2 juta unit UMKM, sebanyak 99,9 persen merupakan usaha mikro yang belum mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan sehingga memunculkan gejala involusi ekonomi.
Selanjutnya, Prof. Rokhmin menyoroti ancaman terhadap bonus demografi Indonesia. Menurutnya, jumlah penduduk usia produktif yang besar tidak otomatis menjadi keuntungan apabila negara gagal menyediakan lapangan kerja, pendidikan, dan pelatihan yang memadai.
“Kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa bonus demografi dapat berubah menjadi beban pembangunan apabila tidak segera diantisipasi melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu.
Ia memaparkan, tingkat pengangguran usia 15–24 tahun mencapai 17,32 persen, sementara kelompok NEET (Not in Employment, Education, and Training) telah mencapai sekitar 9 juta anak muda atau 20,31 persen.
Selain persoalan tenaga kerja, Prof. Rokhmin juga menyoroti menyusutnya jumlah kelas menengah Indonesia.
“Dalam lima tahun terakhir, jumlah masyarakat kelas menengah turun dari sekitar 57,33 juta orang pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024, atau berkurang hampir 9,5 juta jiwa,” ungkapnya.
Menurutnya, melemahnya kelas menengah akan berdampak langsung terhadap konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam aspek fiskal, Prof. Rokhmin mengingatkan ruang keuangan negara semakin sempit akibat meningkatnya beban utang pemerintah.
“Nilai tersebut hampir setara dengan defisit APBN dan menjadi salah satu komponen belanja terbesar negara,” tegasnya saat menjelaskan pembayaran bunga utang yang telah mendekati Rp500 triliun per tahun.
Ia menilai kondisi tersebut membuat kemampuan pemerintah membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin terbatas.
Prof. Rokhmin juga mengingatkan Indonesia tengah menghadapi empat tantangan global, yakni meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang internasional, krisis lingkungan akibat perubahan iklim, serta disrupsi teknologi berbasis kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), robotika, dan digitalisasi.
“Apabila Indonesia gagal beradaptasi terhadap perubahan tersebut, dampaknya dapat berupa menurunnya investasi, melemahnya industri nasional, meningkatnya pengangguran, hingga bertambahnya angka kemiskinan,” jelasnya.
Sebagai solusi atas berbagai persoalan tersebut, Prof. Rokhmin menawarkan Ekonomi Biru sebagai paradigma baru pembangunan nasional.
Ia menjelaskan sedikitnya terdapat 11 sektor ekonomi biru yang berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru nasional, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi laut, pariwisata bahari, transportasi laut, industri maritim, kehutanan pesisir, pengembangan pulau-pulau kecil, hingga pemanfaatan sumber daya kelautan nonkonvensional.
“Nilai ekonomi keseluruhannya diperkirakan mencapai sekitar US$1,348 triliun per tahun,” ungkap Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea.
Menurutnya, potensi tersebut mampu menciptakan sekitar 45 juta lapangan kerja baru dan menjadi jawaban atas berbagai tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi Indonesia.
Prof. Rokhmin menegaskan Indonesia memiliki seluruh modal untuk menjadi negara maju, mulai dari kekayaan sumber daya kelautan, bonus demografi, hingga posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Namun, seluruh potensi tersebut harus didukung inovasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, serta hilirisasi industri.
“Indonesia memiliki modal besar menjadi negara maju. Kini saatnya seluruh potensi itu dikelola dengan ilmu pengetahuan, inovasi, dan keberanian melakukan transformasi pembangunan menuju bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bimtek di Makassar tersebut juga menjadi ajang konsolidasi visi PDI Perjuangan untuk mendorong seluruh kader dan legislator di daerah menjadikan sektor maritim sebagai arus utama pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Turut hadir jajaran DPP PDI Perjuangan, di antaranya Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Andreas Hugo Pareira, Aryo Adhi Dharmo, Yuke Yurike, Mercy Chriesty Barends, dan Sukamdani.
