Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menegaskan bulan suci Ramadan harus dimaknai sebagai momentum kalibrasi moral untuk mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Puasa menumbuhkan empati, solidaritas, dan kesadaran akan realitas kaum miskin. Nilai ini harus diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi yang berbelas kasih, redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah, serta pola konsumsi yang moderat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam tausiyahnya pada Selasa (23/3), Rokhmin menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada angka semata, melainkan harus disertai pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan sosial.
Ia menilai, nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ibadah puasa memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi moral bagi pembangunan ekonomi yang inklusif.
Menurutnya, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih empati sosial, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik agar memahami realitas kehidupan masyarakat kurang mampu.
Kesadaran tersebut, lanjutnya, dapat mendorong lahirnya kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
“Hal ini juga memperkuat mekanisme berbasis komunitas seperti gotong royong, yang tetap sangat penting dalam menjembatani kesenjangan yang tidak mampu ditangani sepenuhnya oleh lembaga formal,” tegasnya.
Rokhmin juga menyoroti potensi besar zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia yang mencapai Rp327 triliun per tahun, namun hingga kini baru sekitar 10 persen yang berhasil dihimpun.
Ia menilai optimalisasi ZIS dapat menjadi instrumen strategis untuk memberdayakan kelompok ekonomi lemah seperti petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar dapat naik kelas secara ekonomi.
"Hal ini sejalan dengan visi yang lebih luas untuk memberdayakan mustahik (penerima manfaat) agar menjadi muzakki (pemberi kontribusi), sehingga tercipta siklus pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan inklusi yang berkelanjutan," ucapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti fenomena meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadhan yang dinilai bertentangan dengan esensi puasa.
Menurutnya, nilai i’tidal (moderasi) dan larangan israf (berlebihan) harus menjadi pedoman dalam membentuk pola konsumsi yang lebih bijak dan berkelanjutan.
Rokhmin mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait limbah makanan, yang berdampak pada ketidakefisienan distribusi sumber daya.
Ia menilai, perubahan pola konsumsi selama Ramadhan dapat memberikan dampak positif secara luas, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.
“Ramadhan memberi kita kerangka etika untuk memastikan Indonesia benar-benar siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Tanpa itu, kemajuan hanya akan menjadi angka tanpa makna,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004?
Lebih lanjut, Rokhmin menegaskan bahwa Ramadhan juga mendorong peningkatan produktivitas melalui nilai itqan, yakni upaya mencapai keunggulan dan profesionalisme dalam setiap aktivitas.
Menurutnya, disiplin yang dibentuk selama puasa, seperti pengelolaan waktu dan pengendalian diri, dapat meningkatkan produktivitas individu maupun kolektif, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pertanian, kelautan, perikanan, dan UMKM.
Ia juga menekankan pentingnya praktik ekonomi yang adil dan inklusif, seperti perdagangan yang jujur, pembayaran upah tepat waktu, serta menghindari praktik eksploitatif.
“Perilaku bisnis yang etis, yang terinspirasi oleh nilai-nilai Ramadhan, dapat melengkapi kerangka regulasi dalam mendorong sistem ekonomi yang lebih berkeadilan,” ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.
Rokhmin menambahkan bahwa Indonesia saat ini berada pada titik krusial menuju satu abad kemerdekaan pada 2045, dengan berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.
Mulai dari perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga ketegangan geopolitik global menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius.
Di sisi lain, tantangan internal seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya daya saing juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa.
Ia menilai, ketimpangan ekonomi yang tinggi berpotensi memicu masalah sosial jika tidak segera diatasi melalui kebijakan yang tepat dan berkeadilan.
“Karena itu, Ramadhan harus kita maknai lebih dari sekadar ibadah ritual. Ia adalah momentum moral untuk menumbuhkan empati, memperkuat solidaritas, dan menegakkan keadilan sosial. Dengan nilai-nilai Ramadhan, kita dapat membangun ekonomi yang bukan hanya tumbuh, tetapi juga merata, berkelanjutan, dan berkeadilan. Inilah fondasi sejati menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI).
